PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Pasca ditahannya enam tersangka yang diduga terlibat kasus Korupsi Islamic Center Pelalawan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, Bupati Pelalawan HM Harris mulai mempersiapkan langkah. Dan jika tidak ada penangguhan, maka Pemkab akan menunjuk pelaksana tugas dua dinas di jajaran Pemkab Pelalawan.

Seperti diketahui Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertamanan Kota Tengku Farhan dan Kepala Badan Tanaman Pangan Pelalawan, Ir Syahril, ikut ditahan terkait kasus Islamic Centre.

''Kalau penahanan dilakukan pihak jaksa dalam waktu lama dan tidak ada penangguhan penahanan maka kita akan ambil keputusan untuk menunjuk Plt atau pejabat sebagai pengganti pada dua Kadis yang ditahan tersebut. Kita akan tunjuksekretaris di dua dinas tersebut sebagai Plt pengganti dua pejabat Pemkab yang resmi ditahan kejaksanan," kata HM Harris.

Sementara terkait pengganti H Zakri selaku ketua DPRDpelalawan yang ikut ditahan pihak jaksa kemarin, HM Harris yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Pelalawan mengaku belum ada melakukan pembicaraan di kalangan internal pengurus Golkar Pelalawan untuk menyiapkan pengganti H Zakri selaku Ketua DPRD Pelalawan.

"Saya sangat menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh pihak penegak hukum terkait penahanan enam tersangka yang diduga terlibat kasus Islamic Center Rabu lalu (30/1) lalu. Hanya saja secara pribadi, saya sangat menyayangkan tampaknya terkait penanganan kasus Islamic Center hingga menahan para tersangkan itu terkesan lebih bernuansa politis. Tapi kalau di mata aparat hukum sendiri dalam penanganannya tentu kita tidak tahu, apakah murni melakukan penegakan hukum atau ada-tidaknya unsur nuansa politisnya karena untuk hal ini jelas aparat hukum lah yang tahu," terang Bupati Pelalawan HM Harris.

Harris mengatakan bahwa yang menjadi alasan bagi dirinya menilai ada nuansa politis dalam penahanan enam tersangka yang diduga terlibat kasus korupsi Islamic Center karena tak diperiksa bahkan ikut ditahannya pihak konsultan perencana dan pengawas proyek serta pihak pimpinan perusahaan Bonai yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan proyek Islamic Center Pelalawan.

"Kita nilai ada nuansa politis dari penahanan yang dilakukan penegak hukum pada enam tersangka proyek tersebut. Soalnya, tidak semua yang terlibat dalam proyek tersebut ikut diperiksa dan ditahan seperti konsultan perencana dan kontraktor pelaksana. Padahal mereka juga ikut terlibat tapi tak ada disentuh pemeriksaan penegak hukum," ujarnya.

Saat ditanya kapasitasnya sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Pelalawan terhadap sosok yang disiapkan sebagai calon pengganti Zakri dari Ketua DPRD Pelalawan, Harris mengatakan bahwa dirinya bersama jajaran pengurus Partai Golkar Pelalawan hingga kini belum ada membicarakan ke arah persiapan pengganti Zakri.

"Kita masih belum mengarah pada pembicaraan untuk menyiapkan pengganti Zakri dari Ketua DPRD Pelalawan, karena kita masih menunggu perkembangan proses penyidikan dilakukan pihak jaksa terlebih dahulu," ujarnya. (ilm)