PEKANBARU - Terkait dengan murahnya harga kelapa rakyat di Indragiri Hilir (Inhil), Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Riau, Mansyur HS menilai, bahwa salah satu solusi untuk permasalahan ini ialah pembangunan industri hilirisasi.

"Salah satu solusinya harus ada Industri hilirisasi. Apalagi menurut informasi saat ini, ada isu monopoli. Jadi pemerintah daerah maupun pusat harus memberikan kebebasan bagi investor untuk membangun industri hilirisasi kelapa," ujar Mansyur kepada GoRiau.com di Pekanbaru, Senin (10/12/2018).

Seperti yang diketahui, hilirisasi industri merupakan strategi tepat untuk negara-negara yang mempunyai sumber daya alam berlimpah. 

Sementara itu, solusi lain yang  ialah pendapat dari Anggota DPRD Riau dapil Inhil, Musyaffak Asikin. Ia meminta kepada pemerintah baik daerah maupun pusat agar segera membangun pelabuhan di Indragiri Hilir dalam upaya transportasi kelapa.

Pasalnya, salah seorang pengusaha kelapa di Inhil menyebut salah satu faktor murahnya harga jual kelapa di Inhil disebabkan oleh mahalnya ongkos transportasi kelapa ke produsen.

Musyaffak mengakui, selama masa resesnya ke Inhil, ia mendapatkan keluhan dari masyarakat tentang murahnya harga jual kelapa di daerah tersebut.

"Hari ini kan tidak ada pintu ekspornya, coba hitung berapa biaya transportasi yang harus dibayarkan, andaikan pelabuhan ini dibangun," papar politisi PAN tersebut.

Diceritakan Politisi PAN ini, ia sudah lama memprotes tidak adanya tindaklanjut pembangunan pelabuhan ini, pasalnya kementerian sudah beberapa kali mendatangi Inhil.

"Saya pernah dulu protes. Ini sudah 4 gubernur berganti, hampir setiap tahun selalu bawa menteri, agendanya ditinjau terus," tuturnya.

Sebelumnya, harga kelapa rakyat di Inhil hanya Rp400 - Rp500 per butirnya. Hal ini membuat masyarakat mengeluh dan meminta pemerintah menaikkan harga tersebut. 

Bahkan, puluhan massa yang tergabung dalam Forum Gerakan Pemuda Mahasiswa Indragiri Hilir (Inhil) Pekanbaru (FGPMIP) menuntut pemerintah membuat Peraturan Daerah (Perda) standarisasi harga kelapa dalam aksi demonya pada Rabu (5/12/2018) lalu. ***