JAKARTA - Meski dinilai ilegal, sepertinya kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat akan tetap berjalan. Ini semakin diyakini setelah beredar foto-foto persiapan lokasi kongres di media sosial. Bahkan beberapa tokoh Partai Demokrat mengakui kalau foto yang beredar itu memang foto persiapan lokasi kongres.

Seperti diakui salah satu pendiri Partai Demokrat, Hencky Luntungan, Kamis (4/3/2021). ''Iya benar, tapi saya belum sampai disana,'' ujarnya.

Pada foto yang beredar, terlihat lokasi KLB Partai Demokrat dengan panggung yang dihiasi logo Partai Demokrat. Selain itu juga tampak sejumlah bangku telah disiapkan untuk KLB Partai Demokrat.

Dan di salah satu pojok panggung, berdasarkan foto yang beredar, lokasi KLB Partai Demokrat itu berada di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit. Hotel tersebut ditelusuri berada di Jalan Letnan Jenderal Jamin Ginting, Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

Detikcom mencoba menelusuri ke hotel di mana KLB Partai Demokrat itu digelar. Dan sampai di lokasi, tampak sejumlah petugas satuan pengamanan berjaga di lokasi. Sejumlah kendaraan hilir mudik memasuki area KLB Partai Demokrat. Sementara itu, awak media tak diperkenankan memasuki area KLB.

Dari pantauan, ada dua titik pos jaga di sekitar area KLB Partai Demokrat. Sejumlah orang yang datang turun dari mobil di dekat pos satu dan menuju area KLB. DPP Partai Demokrat sebelumnya meminta pihak kepolisian membubarkan jika menemukan. Partai Demokrat menilai adanya KLB tersebut ilegal dan bertentangan dengan DPP.

"Selain itu, alasannya ini urusan internal Partai Demokrat sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada izin, kita pastikan alasan ini tidak benar," kata Ketua Dewan Kehormatan PD Hinca Pandjaitan kepada wartawan, Kamis (3/4).

Anggota Komisi III DPR RI ini mengaku sudah mengecek langsung ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa penyelenggaraan KLB Partai Demokrat dipastikan ilegal karena baik Mabes Polri maupun Polda tidak memberikan izin penyelenggaraan. Jika KLB ilegal ini tak dibubarkan, Hinca menilai negara membiarkan pelanggaran hukum.

''Selain alasan itu tak dapat dibenarkan oleh hukum, juga kita pastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja dan menjadi aktor intelektualnya, yakni Moeldoko sebagai Kepala KSP, yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat," ujarnya. ***