PEKANBARU –Pergantian Menteri Keuangan dalam waktu setahun dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang mencari formula fiskal yang lebih agresif, tetapi tetap bertumpu pada perhitungan teknokratis. Ekonom Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, mengatakan tantangan terbesar Menteri Keuangan Suahasil Nazara bukan sekadar menjaga APBN, melainkan memastikan kebijakan fiskal memberi ruang yang lebih besar bagi daerah penghasil seperti Riau.

Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang dicopot dari jabatan Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Purbaya sebelumnya ditunjuk pada 8 September 2025 setelah meninggalkan posisinya sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan. Adapun Suahasil sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan dan dikenal sebagai akademisi serta Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Menurut Dahlan, pergantian tersebut membuat posisi bendahara negara mengalami perubahan dua kali dalam 12 bulan. Kondisi itu sempat ikut memengaruhi sentimen pasar, ketika rupiah melemah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan.

“Ini sinyal bahwa pemerintah ingin fiskal yang lebih ngegas, tetapi tetap teknokratis,” kata Dahlan kepada Goriau, Selasa, 15 September 2026.

Purbaya, kata dia, datang dengan gagasan mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen tanpa menaikkan pajak. Pendekatan tersebut cenderung ekspansif. Sementara Suahasil memiliki karakter yang berbeda. Ia lebih dikenal sebagai akademisi yang banyak berkecimpung dalam isu ekonomi regional dan pembangunan.

“Bukan tipe gebrak meja, tetapi tipe yang menghitung dengan data,” ujar Dahlan.

Pergantian menteri ini, menurut Dahlan, menjadi penting bagi Riau karena provinsi tersebut merupakan salah satu penopang penerimaan negara melalui minyak, gas, dan kelapa sawit. Selama bertahun-tahun, persoalan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi salah satu isu yang terus disuarakan pemerintah daerah.

Dahlan berharap Suahasil dapat melihat persoalan tersebut dari perspektif ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa.

“Riau ini dompet negara. Minyak, sawit, gas. Selama ini kita teriak DBH kurang balik. Nah, di sinilah ujiannya,” katanya.

Purbaya sebelumnya, kata Dahlan, sempat menyampaikan bahwa APBN harus menjadi alat perjuangan rakyat. Namun, masa jabatannya yang relatif singkat membuat sejumlah agenda belum sempat dituntaskan, termasuk pembenahan formula DBH dari sektor kelapa sawit.

Karena itu, ia berharap Suahasil dapat mendorong formula DBH yang lebih adil bagi daerah penghasil.

“Jangan lagi sawit Riau diekspor triliunan, baliknya cuma remah-remah,” ujar Dahlan.

Menurut dia, perbaikan skema DBH akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan. Salah satunya infrastruktur yang selama ini menjadi persoalan di sejumlah wilayah Riau.

Ia mencontohkan kebutuhan perbaikan jalan Siak-Pelalawan. Menurut Dahlan, kemampuan daerah membiayai infrastruktur sangat bergantung pada ruang fiskal yang tersedia.

Selain DBH, Dahlan menilai pemerintah pusat perlu memperkuat kebijakan hilirisasi di Riau. Daerah penghasil komoditas, kata dia, jangan berhenti menjadi lokasi produksi bahan mentah sementara nilai tambah justru dinikmati daerah lain.

“Riau jangan cuma jadi kebunnya orang, pabriknya di tempat lain,” katanya.

Ia mendorong pembangunan industri pengolahan seperti refinery CPO, pabrik biofuel, dan industri turunan kelapa sawit di Dumai maupun Kawasan Industri Tenayan. Menurutnya, kepastian insentif fiskal akan menjadi salah satu faktor penting untuk menarik investor.

“Kalau Menteri Keuangan baru memberikan insentif pajak yang jelas, bukan PHP, investor baru mau parkir duit di Riau,” ujar Dahlan.

Di sisi lain, kebijakan fiskal juga harus memperhatikan pelaku usaha kecil dan petani sawit. Dahlan menilai kebijakan Purbaya yang tidak menjadikan kenaikan pajak sebagai pilihan utama memberikan angin bagi pelaku usaha.

Ia berharap Suahasil dapat mempertahankan semangat tersebut melalui akses pembiayaan yang lebih murah, subsidi bunga, serta kebijakan perpajakan yang tidak semakin membebani petani sawit rakyat.

“Kalau petani sawit Riau senang, Pekanbaru aman, Awak pun nyaman,” katanya.

Namun, Suahasil tidak memiliki banyak waktu untuk beradaptasi. Sebagai Menteri Keuangan, ia langsung dihadapkan pada pembahasan RAPBN 2027. Ia harus menjaga defisit dan utang negara sekaligus memastikan program prioritas pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis dan hilirisasi, tetap berjalan.

Dahlan mengingatkan adanya risiko jika pemerintah terlalu menekan belanja negara. Daerah seperti Riau dapat terkena dampaknya melalui tertundanya proyek infrastruktur maupun berkurangnya transfer ke daerah.

Sebaliknya, kebijakan fiskal yang terlalu ekspansif juga memiliki risiko terhadap stabilitas ekonomi.

“Kalau dia terlalu rem, Riau bisa kena imbas proyek infrastruktur tertunda. Kalau terlalu gas, inflasi naik, harga sembako di Pasar Bawah naik, kita juga yang menjerit,” ujarnya.

Karena itu, Dahlan berharap Suahasil tidak hanya menjadi penjaga kas negara, tetapi juga mampu memastikan kebijakan fiskal memberikan rasa keadilan bagi daerah penghasil.

“Suahasil ini kan orang pintar, bukan orang politik. Kita mau dia jadi Menteri Keuangan yang ingat Riau, jangan Riau ini cuma sapi perah,” kata Dahlan.

Ia berharap pemerintahan baru di Kementerian Keuangan memberikan keadilan fiskal, insentif hilirisasi yang nyata, serta menjaga agar harga komoditas sawit tetap memberikan keuntungan yang layak bagi petani.

“Kalau itu dijalankan Pak Sua, Riau bisa lebih bernapas lega. Namanya juga harapan,” ujar Dahlan. ***