PEKANBARU, GORIAU.COM - Pengamat ekonomi dari Universitas Riau (UR) Edyanus Herman Halim menyatakan kebijakan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi bisa mengurangi angka kemiskinan dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan.

"Tentunya dibutuhkan kerja keras dan menunggu hasil dari pengalihan subsidi BBM yang selama ini memang benar-benar salah sasaran karena justru banyak dinikmati kalangan menengah keatas," kata Edyanus Herman Halim kepada pers di Pekanbaru, Selasa (18/11/2014).

Sebelumnya Presiden Joko Widodo pada Senin (17/11) malam telah mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi untuk jenis premium yang tadinya Rp6.500/liter menjadi Rp8.500/liter.

Presiden mengatakan, kenaikkan harga BBM berlaku pukul 00.00 WIB terhitung sejak tanggal 18 November 2014.

Selain premium, pemerintah juga menaikkan harga BBM jenis solar menjadi Rp7.500/liter atau naik Rp 2.000 dari sebelumnya Rp 5.500/liter dan mulai berlaku di hari yang sama. "Kebijakan tersebut sudah tepat karena akan dialihkan ke berbagai program yang lebih prorakyat," katanya.

Salah satunya, kata dia, yakni untuk perbaikan dan pembangunan irigasi yang ditargetkan dalam dua tahun ini negara akan mampu untuk swasembada beras.

Menurut dia, jika sebagian subsidi BBM tersebut dialihkan ke program pemerintah itu dan dikelola dengan baik serta didukung sumber daya petani yang andal, maka kedepannya secara nasional negara tidak lagi membutuhkan impor beras.

"Sangat dimungkinkan program tersebut akan mendapatkan hasil dua tahun mendatang seperti yang ditargetkan Presiden Joko Widodo," katanya.

Kemudian katanya pengalihan subsidi itu akan diarahkan untuk biaya pembangunan pembangkit listrik, pembiayaan program kelautan, serta pembangunan jalan baru.

Menurut dia itu adalah langkah tepat pemerintah mengingat selama ini secara nasional termasuk Riau, masih mengalami krisis listrik, berbeda dengan negara tetangga yang selalu terang benderang.

Kemudian mengenai kelautan, kata Edyanus diharapkan anggaran tersebut akan mampu menerapkan teknologi mengatasi pencurian ikan yang selama ini terus terjadi dan membantu kalangan nelayan dalam meningkatkan hasil tangkap.

Bahkan selama ini, katanya, harga ikan di berbagai daerah terkesan mahal karena minimnya hasil tangkap nelayan, berbeda dengan negara tetangga yang tak pernah kekurangan ikan.

Dan yang terpenting, demikian Edyanus, adalah untuk memperbesar anggaran pembangunan jalan yang selama ini, secara nasional memang kondisinya sangat memprihatinkan.

Semisal di Riau, menurut dia banyak jalan berstatus nasional yang menghubungkan daerah ini dengan provinsi lainnya dalam kondisi rusak berat.

Kondisi tersebut katanya akan berdampak pada sisi perekonomian, karena akses jalan sesungguhnya adalah tiang utama perekonomian suatu daerah. "Bagaimana mau maju kalau jalan-jalan banyak yang rusak. Investor juga pasti enggan untuk menanamkan aset dan sahamnya di daerah yang aksesnya buruk," kata dia.

Dan yang paling utama menurut dia adalah, pemerintah berencana mengalihkan sebagian besar subsidi BBM tersebut ke sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi pondasi dalam meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia.

Menurut dia, masyarakat harus mendapatkan jaminan pendidikan dan kesehatan yang memadai agar mampu mewujudkan mimpi menjadi orang berguna bagi nusa dan bangsa.

Setidaknya, kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini telah tepat, hanya saja menurut dia, dibutuhkan kerja keras agar alokasi dana subsidi ke berbagai program prorakyat itu bisa terwujud dengan baik dan benar.

"Sebenarnya, pemerintah juga masih malu-malu untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut dengan berbagai pertimbangan, yang salah satunya mungkin adalah kecemasan menghadapi gejolak masyarakat," katanya.

Mafia Pusing

Pengamat ekonomi dari Universitas Riau (UR) Edyanus Herman Halim juga menyatakan kebijakan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi setidaknya dapat meminimalisasi penyeludupan BBM yang selama ini diindikasi marak terjadi.

"Kebijakan itu tentunya membuat pusing para mafia BBM yang selama ini beraksi dengan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari selisih harga yang sangat jauh dengan harga minyak dunia," kata Edyanus.

Selain penyeludupan, menurut dia selisih harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi yang begitu jauh juga memberi peluang maraknya praktik penyelewengan dimana pelakunya menjual minyak subsidi ke industri dengan harga yang relatif murah.

"Penyelewengan BBM bersubsidi juga akan dapat diminimalisasi karena kebijakan pemerintah untuk menaikan harganya," kata Edyanus.

Sebelum dinaikannya harga BBM bersubsidi, Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Riau sempat menginformasi adanya dugaan penelewengan BBM bersubsidi tersebut.

Kominda Riau menyatakan sejumlah industri di berbagai daerah, khususnya wilayah pesisir diindikasi kerap membeli bahan bakar minyak bersubsidi hasil dari kejahatan yang dilakukan mafia BBM.

Dikabarkan, Kominda di berbagai wilayah pesisir Riau atau tepatnya pada kawasan industri terus melakukan pemantauan dan monitoring kondisi tersebut sejak jauh hari sebelum pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi.

Cukup banyak informasi yang didapat bahwa terjadi penyelewengan atau penimbunan BBM bersubsidi yang tentunya mendatangkan kerugian signifikan bagi negara. Seperti diketahui, daerah pesisir Riau, seperti Kota Dumai, Rokan Hilir, Bengkalis dan Meranti, selain merupakan daerah industri juga merupakan daerah perairan yang terbagi atas pulau-pulau.

Hal itu yang kemudian yang diindikasikan marak dimanfaatkan sejumlah mafia untuk melakukan penyelewengan BBM. Dan penimbunan dilakukan telah sejak lama oleh sejumlah kelompok, bukan karena ada rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

Karena pada dasarnya, menurut sumber, selisih harga BBM bersubsidi dengan harga industri sangat jauh. Mereka melakukan penimbunan atau menyelewengkan BBM bersubsidi untuk kemudian dijual ke industri dengan harga bersaing.

Informasi dari pengusaha distributor BBM nonsubsidi di Pekanbaru, sebelum kenaikan harga BBM bersubsidi, mereka kerap dirugikan dengan adanya mafia tersebut.

"Karena biasanya mereka masuk ke hampir semua industri di Riau dan menjual BBM hasil penyelewengan itu dengan harga yang relatif lebih murah," kata Roza, seorang pekerja perusahaan distribusi BBM nonsubsidi.

Menurut dia, kondisi itulah yang kemudian menyebabkan banyak perusahaan dengan legalitas jelas "gulung tikar" karena tidak mampu bersaing dengan mafia. Parahnya, industri yang membeli BBM ilegal sebenarnya sadar itu adalah pelanggaran hukum, namun karena menguntungkan, tetap saja dijalani. ***