PEKANBARU – Program Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Riau terancam tidak terealisasi pada tahun 2025 akibat defisit anggaran yang saat ini membelit Pemerintah Provinsi Riau.

Anggota DPRD Riau, Khairul Umam mengatakan, defisit anggaran berdampak besar terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Ia mengungkapkan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD masih terus memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas penggunaan anggaran secara rinci.

"Tentu saja pengaruhnya besar dengan defisit yang terjadi saat ini. Saya rasa pembangunan juga belum banyak. Akan tetapi kita ingin gali lagi di Banggar bagaimana posisi terakhir keadaan keuangan," ujar Khairul Umam, Sabtu (12/7/2025).

Ia mengaku belum dapat memastikan apakah pembangunan fisik tahun ini bisa berjalan atau tidak, sebab hal itu bergantung pada kondisi aktual kas daerah.

"Anggaran di APBD Perubahan juga belum bisa dipastikan. Karena hal ini juga tergantung pada sisa uang yang ada. Nah sekarang ada nggak uang itu," ucap Anggota Komisi IV DPRD Riau tersebut.

Khairul menjelaskan, baik Banggar maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih menunggu proses finalisasi, mengingat APBD Perubahan akan segera masuk ke tahap pembahasan.

Sementara itu, ia juga menyinggung soal aspirasi masyarakat yang telah diserapnya saat reses sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Bengkalis, Meranti, dan Dumai. Menurutnya, banyak kebutuhan masyarakat yang penting untuk direalisasikan.

"Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, tapi kita harapkan tahun 2026 realisasinya dan tidak seperti tahun 2025 kondisinya," sebutnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu menambahkan bahwa dirinya baru dilantik pada akhir tahun 2024, sehingga masa pertanggungjawabannya secara penuh akan dimulai dari 2026.

"Tapi tetap kita perjuangkan juga di tahun 2025 ini dengan APBD yang sudah ada. Cuma kita tahu sendiri kondisi keuangan bagaimana, paling tidak kita mati-matian untuk masuk APBD Riau tahun 2026," pungkasnya. ***