PEKANBARU - Status Provinsi Riau sebagai wilayah dengan basis ekonomi perkebunan yang kuat menuntut keseimbangan antara tingginya hasil panen dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah daerah kini menegaskan bahwa kesuksesan sektor pertanian tidak lagi sekadar diukur dari angka produksi komoditas, melainkan dari dampak nyatanya terhadap kantong para petani.

"Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari meningkatnya produksi, tetapi juga sejauh mana peningkatan produksi tersebut memberikan dampak terhadap kesejahteraan petani," tegas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Drs Supriyadi MSi saat menyikapi rilis Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, Selasa (1/9/2026).

Daya Tukar Petani Menguat

Pernyataan tersebut sejalan dengan pergerakan positif pada indikator daya beli masyarakat perdesaan. Berdasarkan laporan BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) Riau pada bulan Agustus 2026 menyentuh level 194,66. Angka ini mencatatkan kenaikan tipis sebesar 0,19 persen jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang berada di 194,29.

Peningkatan kesejahteraan ini ditopang oleh naiknya indeks harga yang diterima petani atas hasil panen mereka sebesar 0,46 persen. Persentase tersebut berhasil melampaui indeks harga yang harus dibayar petani untuk kebutuhan produksi maupun konsumsi yang hanya naik 0,26 persen.

"Selain inflasi, kita juga perlu memberikan perhatian besar kepada Nilai Tukar Petani," jelasnya.

Seiring dengan membaiknya harga jual hasil tani di pasaran, indikator Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Riau turut mengalami penguatan sebesar 0,19 persen, bergeser dari angka 189,04 pada Juli menjadi 189,41 pada Agustus 2026.

Biaya Hidup Turut Merangkak Naik

Di tengah membaiknya indikator daya tukar, BPS juga merekam adanya kenaikan beban pengeluaran rumah tangga di sektor pertanian. Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) wilayah ini tercatat naik 0,27 persen selama bulan Agustus.

Lonjakan pengeluaran tersebut dominan dipicu oleh naiknya biaya kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,43 persen. Pos pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau juga turut menyumbang kenaikan beban biaya sebesar 0,36 persen.

Perkuat Nilai Tambah Ekonomi

Merespons dinamika angka statistik tersebut, Supriyadi memaparkan bahwa data riil dari BPS menjadi instrumen penting bagi pemerintah untuk merumuskan intervensi kebijakan yang tepat sasaran. Pendekatan berbasis bukti ini akan diintegrasikan langsung ke dalam target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Riau 2025–2029.

"Kita ingin memastikan bahwa petani bukan hanya menjadi produsen, tetapi juga menjadi bagian yang menikmati nilai tambah dari perkembangan ekonomi daerah," urainya.

Lewat perencanaan yang terukur, arah kebijakan pertanian Provinsi Riau ke depan diharapkan mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih merata, sehingga seluruh pihak yang berada dalam rantai produksi dapat ikut merasakan hasil pembangunannya. ***