PANGKALAN KERINCI -Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dararah (APBD) Kabupaten Pelalawan tahun 2022 masih menjadi teka-teki. Pembahasan APBD masih berproses di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan.

Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Baharudin, Sabtu (20/11/2021) mengatakan, besaran APBD Pelalawan tahun depan diperkirakan jumlahnya tidak jauh berbeda dengan APBD tahun ini.

"Kondisi APBD 2022 tidak jauh berbeda dengan APBD tahun ini. Perkiraan diangka Rp 1,5 triliun," sebutnya.

Di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dararah (RAPBD) itu, jelas Baharudin, dicantumkan sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah disepakati menjadi Perda RPJMD.

"Yang berkaitan juga dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan, Zukri-Nasarudin," paparnya.

Menurut politisi Golkar ini, APBD Pelalawan 2022 menggambarkan apa yang menjadi visi-misi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan yang dituangkan dalam bentuk pelaksanaan pertahunnya.

"Jadi, kemarin pada pembahasan sudah sesuaikan dengan itu. Artinya program-program prioritas bupati masuk dalam APBD 2022," terangnya.

DPRD akan mendukung yang sudah menjadi program prioritas bupati, namun jika diluar itu, ucap Baharudin, pihaknya akan melakukan pending untuk pembahsan APBD.

"DPRD mendukung ini, tapi kalau memang ada diluar dari pada ini tentunya akan melakukan pending untuk pembahasan," tegasnya.

Namun begitu, DPRD Pelalawan menargetkan Ranperda APBD 2022 dapat disahkan paling lambat 30 November mendatang.

"Insya Allah tidak akan melebihi tanggal 30 November, karena ada sanksi jika melebihi dari 30 November. Tentu kita akan rugi, pertama kehilangan insentif dari pusat lebih kurang 30 miliar. Tentu akan menjadi persoalan juga," pungkas Baharudin, kepada GoRiau.com.

Sebrlumnya, DPRD Kabupaten Pelalawan menargetkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2022 rampung akhir November dan segera diparipurnakan untuk disahkan.

Hingga kini pembahasan masih berlangsung sejak diserahkan Pemkab Pelalawan pekan lalu.

Jika sebelumnya pembahasan pada tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), saat ini semakin mengerucut.

Pembahasan sudah turun ke tingkat komisi-komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerjanya.

"Sesuai tugas dan fungsi DPRD serta amanat Kemendagri, APBD Pelalawan 2022 harus sudah siap pada 30 November ini," terang Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Baharudin, Selasa (16/11/2021).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), APBD 2022 harus sudah diselesaikan paling lambat 30 November 2021. Saat ini, DPRD Pelalawan sedang menyesaikan tahapan-tahapan yang dilakukan sejak pekan kemarin.

"Artinya kawan-kawan di DPRD masih menyelesaikan tahapan yang dimulai sejak pekan kemarin hingga hari ini. Pembahasan KUA-PPAS 2022 ditargetkan selesai ditingkat Badan Anggaran (Banggar)," ungkapnya.

Lanjut Baharudin, pembahasan dilakukan secara maraton dari pagi hingga malam. Ia mengklaim jika anggota dewan sudah komitmen dan semangat menuntaskan APBD sesuai jadwal.

"Bahwasannya pembahasan kita lakukan secara terbuka dan trasparan," papar dia.

Setelah selesai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), lanjutnya, maka akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya, yakni penandatanganan nota kesepakatan yang akan ditanda tangani oleh pimpinan DPRD dan bupati.

"Jadi nanti itu akan diparipurnakan dan setelah itu dilakukan penyerahan RAPBD untuk dilakukan pembahasan lagi di tingkat komisi. Setelah itu dilakukan tahapan selanjutnya," katanya.

GoRiau Rapat paripurna penandatangana
Rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS Kabupaten Pelalawan, Rabu (17/11/ 2021). (foto-istimewa)

Politisi Golkar ini menegaskan, seluruh tahapan dijalankan termasuk dinamika yang berkembang. Hal itu merupakan bagian dari proses pembahasan APBD.

"Kami paham tidak akan keluar dari koridor pedoman induknya RPJMD. Jadi RPJMD menjadi dasar, maka tolak ukurnya menyesuaikan dengan RPJMD yang sudah ditetapkan," pungkas Baharudin.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan, Devitson Saharuddin mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2022 yang disusun Pemda didapat gambaran sementara besaran anggaran tahun depan.

Untuk pendapatan mencapai Rp 1,254 triliun sedangkan belanja Rp 1,539 triliun. Angka tersebut bisa saja berubah baik bertambah maupun berkurang, tergantung perkembangan dan hasil pembahasan KUA-PPAS di DPRD.

Angka itu meningkat dibanding APBD murni tahun 2021 yang mencapai Rp 1,44 triliun.

"Itu di luar Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) provinsi. Belum termasuk, karena jumlahnya belum kita terima," tandas Devitson. ***