DURI - Aksi unjuk rasa damai yang dilakukan mantan security PT ABB di wilayah Chevron Duri berakhir sekitar pukul 12.30 WIB. Yang mana pengunjuk rasa di depan gate 117 atau gate Soeharto itu sudah mendapat jawaban atau kepastian dari pihak managemen Chevron yang menyatakan akan hadir dalam hearing dengan Anggota DPRD Bengkalis, di Bengkalis 6 September 2016 mendatang.

Kapolsek Mandau, Kompol Ricky Ricardo menyebutkan, aksi unjuk rasa damai cepat berakhir dari yang dijadwalkan selesai pada pukul 18.00 WIB. Kegiatan yang dilakukan hanyalah orasi di depan pintu gerbang gate Soeharto.

"Sudah berakhir sebelum Zuhur tadi. Dan managemen PT CPI sepakat akan hadir pada hearing dengan anggota DPRD Bengkalis di Bengkalis tanggal 6 September nanti," kata Kompol Ricky Ricky Ricardo kepada GoRiau.com.

Salah seorang Managemen PT CPI saat dikonfirmasi GoRiau.com, enggan memberikan jawaban dan menyarankan konfirmasi melalui Dian Paramitha bagian komunikasi di PGPA Duri. Sementara Dian Paramitha saat dikonfirmasi GoRiau.com melalui sambungan selulernya sedang tidak aktif.

Apakah Presiden Direktur PT Chevron Pasifik Indonesia, Albert Simanjuntak akan hadir dalam hearing dan apakah 3 tuntutan mantan security di Duri akan dipenuhi oleh managemen PT Chevron Pasifik Indonesia seperti harapan mantan security Duri ini, juga belum ada pihak Managemen Chevron yang dapat memberikan jawaban.

Dimana 3 tuntutan itu adalah, pertama meminta kepada PT CPI mempekerjakan kembali tenaga pengaman security kontrak semula atau pada jumlah semula.

Kedua, meminta PT CPI mengikuti dan mematuhi peraturan pemerintah UU serta memberlakukan Peraturan Mentri Tenaga Kerja No 19 tahun 2012 dan UU No 13 tahun 2003 serta patuh, taat dan tunduk pada UU 1945.

Dan ketiga meminta kepada Menteri ESDM, SKK Migas, dan PT CPI untuk mengembalikan tenaga kerja asing ke negaranya. Karena tenaga kerja asing ini masih digaji dengan uang rakyat Indonesia.

Eks PT ABB yang enggan namanya disebutkan mengatakan peralihan mantan security PT ABB ke PT DMG ini rekuitmennya sangat tidak profesional. "Kepada PT CPI, kontrak tolong ditinjau ulang kembali. Jangan hal kecil menambah kesengsaraan rakyat," imbuhnya kepada GoRiau.com.***