PEKANBARU - Harapan ratusan warga kurang mampu di Kota Pekanbaru untuk mendapatkan bantuan sosial pupus seketika akibat kekacauan pencatatan tingkat kelayakan ekonomi atau pendataan desil. Bukannya menerima uluran tangan pemerintah, mereka justru gigit jari lantaran status ekonominya di atas kertas mendadak berubah menjadi kelompok masyarakat menengah ke atas.

Keluhan demi keluhan ini bermuara ke meja Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Pekanbaru. Selama satu bulan terakhir, tercatat sedikitnya 750 warga berbondong-bondong membawa setumpuk kekecewaan sekaligus dokumen kependudukan untuk meminta fasilitas perubahan data.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zulkardi mengungkapkan realita mencolok di lapangan dimana warga yang tinggal di hunian sangat sederhana justru terklasifikasi dalam desil tinggi. Kondisi inilah yang memutus akses mereka terhadap berbagai program jaring pengaman sosial dari pemerintah.

"Banyak desil 9, tapi setelah dia cek kenapa dia tidak sering dapat bantuan, diceknya dari bansos keluar desilnya desil 9. Sementara rumahnya ada yang rumah papan, bahkan juga tidak ada lantai," bebernya, Selasa (22/9/2026).

Posko Pemutakhiran Data Warga

Menindaklanjuti gelombang protes tersebut, Zulkardi menyebut pihaknya telah mengambil langkah proaktif dengan membuka layanan khusus setiap hari Senin. Posko ini didirikan secara spesifik untuk membantu masyarakat menginput ulang kelayakan ekonomi mereka ke dalam sistem agar selaras dengan kenyataan sebenarnya.

Masyarakat yang terlanjur tercatat pada rentang desil 5 hingga 10 namun merasa hidup di bawah garis kemiskinan dipersilakan datang membawa bukti konkret. Persyaratannya cukup sederhana, yakni melampirkan Kartu Tanda Penduduk beserta foto fisik rumah sebagai instrumen verifikasi tim di lapangan.

"Kita menyampaikan ke publik untuk masyarakat yang hari ini desilnya 5 sampai 10, dan kalau desilnya itu tidak sesuai dengan faktanya dan tidak sesuai dengan kenyataannya, bisa diubah," terangnya.

Dorong Dana APBD Tutupi Celah Bantuan Pusat

Pembenahan administrasi rupanya bukan satu-satunya jalan keluar yang tengah dirancang oleh pihak legislatif. Fokus lain yang tidak kalah penting adalah memperjuangkan nasib warga sangat miskin di rentang desil 1 hingga 4 yang hingga kini namanya luput dari daftar penerima bantuan pemerintah pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Sebagai figur yang juga duduk di Badan Anggaran DPRD Kota Pekanbaru, Zulkardi bersiap membawa usulan skema perlindungan sosial mandiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2027. Kebijakan ini dinilai krusial untuk menambal celah agar tidak ada lagi warga miskin yang telantar dan tidak tersentuh bantuan sama sekali.

"Kita ingin menyampaikan kepada pemerintah Kota Pekanbaru untuk membantu dengan space APBD, membantu masyarakat yang hari ini desilnya rendah 1 sampai 4, tapi dia tidak dapat bantuan dari pusat," tegasnya.

Seluruh tumpukan berkas pengaduan yang masuk ke Fraksi PDI Perjuangan ini akan dirangkum menjadi pijakan evaluasi yang kuat. Ratusan laporan tersebut menjadi bukti nyata karut-marutnya penetapan sasaran penerima bantuan yang harus segera dibenahi oleh para pemangku kebijakan di tingkat daerah. ***