JAKARTA, GORIAU.COM - Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta dari Fraksi Gerindra mengatakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tidak bisa diajak kompromi. Ahok, ujar dia, tak mau lagi memasukkan program kegiatan usulan dewan atau pokok pikiran (pokir) ke dalam APBD 2015.

Padahal, menurut dia, pokir merupakan ladang duit bagi anggota dewan. "Anggota Dewan itu hidup dari pokir," kata dia kepada Tempo, Selasa 24 Februari 2015.

Jika Ahok tak mau memasukkan pokir, ia melanjutkan, artinya mantan Bupati Belitung Timur itu sudah mengusik persoalan perut anggota dewan. "Intinya, ini urusan perut," ucap dia.

Dia mengatakan, menjadi anggota dewan dan partai itu cukup menguras dompet. Gaji sebagai anggota DPRD hanya Rp 22 juta per bulan. Sedangkan pengeluarannya bisa sampai puluhan juta termasuk setor ke partai sekitar 20 persen dari gaji. "Belum lagi kalau konstituen meminta ini itu. Pusing juga," ucap dia.

Adapun biaya yang dianggarkan pemerintah untuk kegiatan reses anggota dewan, terbilang kecil, hanya Rp60 juta sekali reses. Dalam setahun dewan mendapat tiga kali reses.

Dana reses, ujar dia, pun harus dibagi-bagi. Konstituennya di enam wilayah mendapat jatah masing-masing Rp10 juta. "Duit segitu enggak cukup. Masang tenda saja sudah Rp5 juta. Nah tambahan untuk reses dari pokir."

Selain itu, anggota DPRD juga perlu memikirkan cara mengembalikan dana kampanye. Ia mengungkapkan, dirinya habis miliaran rupiah untuk membiayai kampanye agar melenggang masuk ke Kebon Sirih. Bahkan, ada anggota dewan lain yang merogoh kocek puluhan miliar. "Saya enggak apa-apa pokir tidak diakomodir asal semuanya enggak dapat," ucap dia.***