JAKARTA, GORIAU.COM - Menyusul keputusan DPRD DKI Jakarta yang menggulirkan hak Angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) menyatakan penolakannya atas hal itu.

Menurut salah satu organisasi pengusung pasangan Jokowi-JK itu, patut ditengarai bahwa upaya DPRD DKI Jakarta untuk mengajukan hak angket kepada Ahok dilatarbelakangi oleh motif ingin memanfaatkan dana APBD sebesar Rp12.1 triliun secara melawan hukum.

''Dengan demikian, hak angket yang diajukan dewan sama sekali tidak didasarkan atas penilaian kinerja, melainkan didasarkan atas kepentingan kelompok dengan memanfaatkan kepolosan Ahok dalam soal komunikasi politik yang suka bertutur ceplas-ceplos,'' jelas Sekjen Almisbat, Hendrik Sirait, di Jakarta, Jumat (27/2).

Untuk itu, Almisbat menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Gubernur Basuki untuk menegakkan clean and good governance dalam rangka melawan segala bentuk penyelewengan serta korupsi di DKI Jakarta.

Almisbat juga mendukung langkah Presiden Jokowi yang memerintahkan Basuki untuk meneruskan kebijakan e-budgeting sebagai sebuah sistem yang sudah teruji di dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

Selain itu, Almisbat mendesak pejabat terkait, seperti Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, untuk membantu menyelesaikan kisruh anggaran pemerintahan DKI Jakarta.

''Kamu juga mendesak partai-partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Hebat di DPRD DKI Jakarta untuk tetap konsisten menjalankan Nawa Cita, terutama untuk melawan segala bentuk penyimpangan dan korupsi,'' ujarnya. ***