PASIR PANGARAIAN, GORIAU.COM - Belasan warga Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara mendatangi DPRD Rokan Hulu, Kamis (23/1/2014). Mereka membongkar ''kejelekan'' PT Merangkai Artha Nusantara (MAN) kepada DPRD Rohul karena aliran dana Corporate Social Responsibility (CSR) sudah tak mereka terima seperti perjanjian awal. Belasam warga itu diterima Ketua DPRD Rohul H. Hasanuddin SH,MH.

Menurut warga, PT MAN sudah sudah melanggar kesepakatan awal yang sudah dilahirkan pada mediasi saat aksi damai ratusan warga yang memblokir jalan desa menuju perusahaan, 20 Desember 2013 lalu. Dimana saat itu disepakati perusahaan akan memberi penerangan listrik untuk warga dua dusun, warga juga meminta perusahaan menyiram jalan saat musim kemarau serta fasilitas air bersih.

''Selain itu, warga juga mendesak dana CSR untuk dua mesjid, satu mushala, satu gereja, dan dana bantuan unsur pemuda di lingkungan 25 dan 26 yakni untuk pembinaan olahraga. Namun sejak berganti manajemen atau take over, warga tidak lagi menerima dana tersebut,'' ujar tokoh masyarakat Bangun Jaya, Suparman.

Tidak diterimanya dana CSR tersebut menurut Suparman, terjadi pasca take over PT MAN kepada PT Trinity tahun 2013. Namun warga curiga take over atau ambil alih tersebut hanya sandiwara untuk mengelabui masyarakat sehingga manajemen baru tidak mau melanjutkan perjanjian awal dengan masyarakat.

''Kami juga menuntut legalitas jual beli (take oper) PKS PT MAN. Sebab diduga mereka menipu warga dan pemerintah. Akibat take oper yang tidak jelas, nasib warga diabaikan,'' tegas Suparman.

Karena kesal, masyarakat di hadapan DPRD membongkar kesalahan PKS tersebut, salah satunya perusahaan dituding sudah membuang limbah sembarangan ke Sungai Juragi dampaknya, kini air sungai hitam dan tidak bisa digunakan lagi.

Dan jika tuntutan warga tidak dipenuhi perusahaan, warga akan membongkar gorong-gorong dan box culvert di jalan desa mereka yang terhubung ke PKS PT MAN. Karena tidak ada untungnya kerjasama dengan perusahaan, areal itu akan ditanami jagung dan padi darat atau padi gogo. ''Jika tidak ada jawaban dari manajemen, maka warga akan terus menggelar demo setiap hari. Kami tidak bosan sebelum tuntutan dipenuhi,'' tegas Suparman didukung sejumlah warga lain.

Menanggapi kedatangan warga Bangun Jaya ke ruangan kerjanya, Ketua DPRD Rohul Hasanuddin meminta agar manajemen PKS PT MAN mentaati kesepakatan awal. ''Masalah ini terjadi akibat take over perusahaan. Kami akan menyurati agar empat tuntutan warga direaliasikan. Tolong sejahterakan warga setempat,'' pinta Hasanuddin.

''Jika memang tidak dipenuhi. Kami akan memanggil perusahaan untuk hearing bersama BLH dan dinas terkait lain. Kami juga akan mempertanyakan semua izin dan Amdal perusahaan,'' tegas Sekretaris DPD II Partai Golkar Rohul ini.

Menanggapi aspirasi belasan warga Bangun Jaya, Kabid Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Rohul Selamat meminta warga Bangun Jaya agar tidak menggelar aksi dengan memblokir atau membongkar jalan ke PKS PT MAN.

Selamat berjanji, pihaknya akan menggelar mediasi pada Selasa (28/1/14) depan dengan mengundang manajemen PKS PT MAN, Camat Tambusai Utara Gorneng, Kades Bangun Jaya Jambari, dinas terkait, dan pihak terkait lain. ''Tempat mediasi belum kami tentukan. Kalau memang warga minta agar kami yang datang kesana (Bangun Jaya), kami akan datang kesana. Tapi sebaiknya mediasi digelar di Kantor BLH,'' jelas Selamat. (srt)