JAKARTA – Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengguncang Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Dalam aksinya, KPK menyita barang bukti senilai Rp 2,823 miliar yang mencakup uang tunai, dolar Amerika, kartu debit, dan saldo rekening bank. Skandal ini terkait dengan dugaan suap pembangunan jalur kereta api di beberapa wilayah Indonesia selama periode 2018-2022.

"Secara keseluruhan setara sekitar Rp 2,823 miliar," ungkap Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis dini hari, 13 April 2023.

Kasus ini bermula dari adanya dugaan rekayasa lelang dalam proses pembangunan Rel Kereta Api Trans Sulawesi Selatan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Rekayasa tersebut bertujuan memenangkan rekanan tertentu.

Pada 10 April 2023, KPK mendapat informasi bahwa Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, memerintahkan Any Sisworatri, staf keuangan, untuk menyiapkan uang tunai Rp 350 juta dan Kartu Debit BCA baru. Barang-barang tersebut diperuntukkan untuk Bernard Hasibuan, pejabat pembuat komitmen pada BTP Wilayah Jawa Bagian Tengah.

"Sehingga tim kemudian memantau pergerakan para pihak di Semarang dan Jakarta," jelas Johanis.

Pada 11 April 2023, tim KPK menerima informasi adanya pertemuan antara pejabat dan pihak swasta di lantai 14 Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta. Setelah pertemuan berakhir, tim KPK mengamankan sejumlah pihak yang terlibat, termasuk pejabat dan staf BTP serta staf PT Istana Putra Agung.

KPK juga meringkus Dion di Mall Green Pramuka Square dan menangkap Muchamad Hikmat, Fadliansyah, Harno Trimadi, serta Riyanto di Gedung Karsa. Selanjutnya, tim mengamankan Syntho Pirjani Hutabarat, PPK BTP Jabagbar, di rumahnya di Depok, Jawa Barat.

"Selain pihak-pihak tersebut tim KPK juga mengamankan pihak lainnya, sehingga total 25 orang untuk dimintai keterangannya," tandas Johanis. ***