JAKARTA - Partai Demokrat kubu Moeldoko yang melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara ternyata tidak dianggap oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pasalnya, Kemenkumham secara resmi sudah menolak hasil tersebut.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers daring yang didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu (31/3/2021).

"Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak," ujar Yasonna dalam keterangannya.

Yasonna menjelaskan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi oleh pihak KLB dalam hasil perbaikan dokumen yang diserahkan pihak KLB. Diantaranya, belum adanya DPC dan DPD, begitu juga tidak ada mandat dari Ketua DPC dan DPD.

Selain itu pemerintah sampai saat ini masih merujuk pada AD/ART Partai Demokrat yang ada.

Kemenkumham resmi mengonfirmasi telah menerima dokumen hasil KLB Partai Demorkat pada Senin (16/3) lalu, atau sekitar dua pekan pasca KLB tersebut digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3).

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar mengatakan, dokumenĀ itu berisi susunan kepengurusan dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Demokrat.

Beberapa hari kemudian, Menkumham Yasonna meminta kubu Moeldoko melengkapi berkas. Yasonna menyebut pihaknya belum bisa memproses hasil KLB Deli Serdang karena sejumlah dokumen belum masuk ke Kemenkumham. ***