PEKANBARU – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanah Ulayat di DPRD Riau mulai memasuki tahapan krusial. Setelah menyerap aspirasi berbagai komunitas adat, Panitia Khusus (Pansus) kini bersiap memanggil perusahaan-perusahaan yang beroperasi di atas tanah ulayat.

Langkah ini menjadi bagian penting untuk mengurai persoalan status dan penguasaan lahan, sekaligus memperjelas hubungan antara hak masyarakat adat dengan hak atas tanah yang telah diberikan pemerintah kepada perusahaan.

Anggota Pansus, H Edi Basri SH MSi, mengatakan pemanggilan perusahaan akan dilakukan dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

"Ini dilakukan untuk memperjelas kedudukan tanah ulayat, termasuk hubungan antara hak masyarakat adat dengan hak-hak atas tanah yang sebelumnya telah diberikan pemerintah kepada perusahaan," kata Edi Basri, Rabu (11/11/2026).

Menurut politisi Gerindra tersebut, sebelum masuk ke tahapan itu, Pansus telah mengumpulkan informasi dan berdiskusi dengan berbagai komunitas adat dari kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Masukan serta keterangan faktual dari masyarakat adat tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan substansi Ranperda. Dengan demikian, regulasi yang disusun tidak sekadar menjadi aturan normatif, tetapi juga mampu menjawab persoalan nyata yang terjadi di lapangan.

Tahapan selanjutnya adalah meminta penjelasan perusahaan yang menjalankan aktivitas di atas tanah ulayat bersama instansi terkait.

BPN dan BPKAD akan dimintai keterangan sesuai kewenangan masing-masing, terutama mengenai status, penguasaan, dan pengelolaan tanah, termasuk lahan dengan status Hak Pengelolaan Lainnya (HPL) maupun kawasan hutan.

Perpanjangan HGU Harus Perhatikan Masyarakat Adat

Salah satu substansi penting yang menjadi perhatian Pansus adalah keterlibatan masyarakat adat dalam proses perpanjangan maupun perubahan hak atas tanah.

Edi Basri menegaskan, perusahaan yang telah mengantongi hak dari pemerintah, seperti Hak Guna Usaha (HGU), HPL, maupun bentuk hak lainnya, diharapkan melibatkan penguasa wilayah atau masyarakat adat ketika memasuki masa transisi, perpanjangan, maupun perubahan hak.

"Perusahaan yang telah mengantongi hak dari pemerintah nantinya diharapkan melibatkan penguasa wilayah atau masyarakat adat yang berada di atas tanah ulayat ketika memasuki masa transisi, perpanjangan, maupun perubahan hak," ujarnya.

Menurutnya, keberadaan hak yang telah diberikan pemerintah kepada perusahaan tidak semestinya mengabaikan kedudukan masyarakat adat yang memiliki hubungan historis dan sosial dengan wilayah tersebut.

Artinya, pembahasan Ranperda ini tidak hanya berkaitan dengan pengakuan keberadaan tanah ulayat, tetapi juga bagaimana posisi masyarakat adat diperhitungkan dalam aktivitas investasi dan pengelolaan lahan.

Bupati dan Wali Kota Diminta Siapkan Anggaran

Selain menyasar perusahaan, Pansus juga mendorong pemerintah kabupaten/kota mengambil peran lebih aktif dalam proses pengakuan dan pengadministrasian tanah ulayat.

Edi meminta seluruh bupati dan wali kota di Riau tidak sekadar menunggu proses berjalan, tetapi menyiapkan langkah konkret, termasuk mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan administrasi tanah ulayat.

"Seluruh bupati dan wali kota di Riau diminta tidak hanya menunggu proses berjalan, tetapi ikut menyiapkan langkah konkret, termasuk mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan administrasi tanah ulayat," tegasnya.

Pemerintah daerah juga diharapkan membentuk tim khusus untuk mempercepat pemenuhan persyaratan dan tahapan pengadministrasian tanah ulayat.

Dukungan pemerintah kabupaten/kota dinilai sangat penting karena proses pengakuan tanah ulayat membutuhkan data faktual, kelengkapan administrasi, serta koordinasi lintas instansi.

Edi berharap Ranperda tersebut nantinya menjadi landasan hukum yang memberikan kepastian terhadap keberadaan tanah ulayat sekaligus memperjelas posisi masyarakat adat di tengah aktivitas investasi di Riau.

Namun, ia mengakui tantangan terbesar bukan sekadar menyusun pasal demi pasal. Persoalan sesungguhnya adalah memastikan aturan tersebut dapat diterapkan, terutama ketika berhadapan dengan perusahaan yang sudah lama menguasai atau memanfaatkan lahan yang diklaim sebagai tanah ulayat.

Karena itu, pemanggilan perusahaan dan instansi terkait menjadi salah satu tahapan penting untuk menguji sejauh mana regulasi yang sedang disusun mampu menjembatani kepentingan investasi dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Jangan sampai pengakuan tanah ulayat hanya berhenti di atas kertas, sementara masyarakat adat tetap kesulitan memperjuangkan hak atas wilayah leluhurnya. ***