PEKANBARU - Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya meringankan beban pendidikan diduga justru menjadi celah untuk meraup keuntungan pribadi. Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Pengurus Besar Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Hukum (PB-PMAPHU) Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Rabu (11/11/2026), guna memprotes indikasi manipulasi anggaran dan monopoli proyek di lingkungan instansi tersebut.

Membawa pengeras suara dan sejumlah spanduk tuntutan, belasan demonstran menyuarakan penolakan terhadap praktik kotor di birokrasi pendidikan. Mereka secara spesifik menyoroti dugaan pemaksaan pembelian foto pahlawan nasional yang diwarnai penggelembungan harga hingga seratus ribu rupiah per pasang, dengan modus menyedot dana BOS.

Praktik monopoli pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan pencetakan soal ujian juga tak luput dari sasaran protes. Massa menyebut pihak dinas memaksa sekolah-sekolah untuk memesan barang dari satu perusahaan rekanan tertentu. Kebijakan sepihak ini dinilai merampas kemerdekaan pihak sekolah dalam mengelola anggaran operasionalnya sendiri.

Koordinator Lapangan, Aruansyah Siregar mendesak Wali Kota Pekanbaru segera mengambil langkah tegas. Ia meminta agar oknum Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) dan oknum Kepala Seksi Kurikulum SD dibebastugaskan sementara dari jabatannya.

"Langkah pencopotan ini sangat penting untuk menjamin kelancaran proses penyidikan ke depan serta mengembalikan integritas birokrasi kita," tegasnya saat menyampaikan orasi.

Lebih jauh, Aruansyah mendorong jajaran Satreskrim Tindak Pidana Korupsi Polresta Pekanbaru untuk bergerak cepat menerbitkan surat perintah penyelidikan. Pemeriksaan mendalam diminta segera dilakukan terhadap para pejabat terkait, termasuk memanggil seorang bendahara kelompok kerja kepala sekolah dan pimpinan perusahaan rekanan yang diduga kuat ikut terlibat dalam konspirasi aliran dana tersebut.

Secara sistem, demonstran menuntut pengembalian hak tata kelola keuangan sekolah yang transparan dan berbasis digital, utamanya melalui optimalisasi aplikasi ARKAS dan SIPLah. Langkah ini diyakini mampu memutus mata rantai eksploitasi anggaran oleh oknum tidak bertanggung jawab. Mereka juga mengultimatum akan kembali turun ke jalan dengan gelombang massa yang lebih besar pada aksi jilid ketiga jika tuntutan tersebut diabaikan.

Menanggapi desakan publik itu, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Heritos keluar menemui massa. Ia turun langsung mewakili jajaran pimpinan yang pada saat bersamaan tengah melangsungkan rapat.

"Kami berterima kasih atas perhatian rekan-rekan mahasiswa sekalian yang sudah menyampaikan aspirasi dengan tertib hari ini. Berkas tuntutan ini saya terima dan pastinya akan langsung diteruskan kepada pimpinan," ucapnya.

Usai berkoordinasi via telepon dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Syafrian Tommy, Heritos memastikan bahwa pihaknya akan mengagendakan ruang audiensi khusus bersama perwakilan massa dalam beberapa hari ke depan. Setelah mendapat kepastian tersebut, para pengunjuk rasa membubarkan diri secara kondusif menjelang tengah hari. (wpa)