SELATPANJANG– Komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik terus diwujudkan melalui berbagai inovasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat.

Dibawah kepemimpinan Bupati AKBP (Purn) H. Asmar dan Wakil Bupati Muzamil Baharudin, S.M., M.M., pemerataan pelayanan menjadi salah satu perhatian penting, sejalan dengan visi dan misi kepala daerah untuk menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok kepulauan.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan yakni memperluas pelayanan administrasi kependudukan melalui program aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kepulauan Meranti justru turun langsung ke desa-desa melalui pelayanan jemput bola.

Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Hingga November 2026, sebanyak 13.118 penduduk telah mengaktifkan IKD dari total 151.713 penduduk wajib KTP di Kepulauan Meranti. Dengan persentase 8,65 persen, Meranti berhasil menempati posisi kelima dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, setelah Pekanbaru, Pelalawan, Dumai, dan Siak.

Kepala Disdukcapil Kepulauan Meranti, Agustia Widodo, S.E., M.Si., kepada GoRiau.com, Rabu (11/11/2026), mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan capaian tersebut dengan memperluas jangkauan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.

Menurutnya, kondisi geografis Kepulauan Meranti yang terdiri dari sejumlah pulau menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan. Petugas tidak hanya harus menghadapi persoalan jarak dan transportasi, tetapi juga keterbatasan jaringan internet, ketersediaan listrik, gangguan teknis hingga kondisi cuaca.

Namun, berbagai kendala tersebut tidak menyurutkan upaya Disdukcapil untuk memberikan pelayanan secara maksimal. Sebab, masyarakat yang tinggal di wilayah terluar juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan.

"Meskipun dengan anggaran yang terbatas, kami tetap berupaya maksimal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terutama masyarakat yang berada di pulau-pulau, karena mereka juga berhak mendapatkan pelayanan yang sama tanpa harus menghadapi kesulitan untuk datang ke kantor," tegasnya.

Agustia Widodo menjelaskan, percepatan aktivasi IKD juga merupakan bagian dari upaya mendukung target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil. Untuk itu, pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan hingga desa agar pelayanan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Ia turut mengapresiasi dukungan para camat dan kepala desa yang selama ini membantu pelaksanaan pelayanan jemput bola. Peran pemerintah setempat dinilai sangat penting, terutama dalam menyampaikan informasi jadwal pelayanan sekaligus mengajak masyarakat yang belum mengaktifkan IKD untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

Dukungan terhadap pelayanan langsung ke desa-desa juga disampaikan Camat Pulau Merbau, Hermansyah, S.H. Ia menilai langkah Disdukcapil mendatangi masyarakat merupakan bentuk pelayanan yang sangat dibutuhkan, mengingat tidak semua warga memiliki kemudahan untuk bepergian ke ibu kota kabupaten.

"Kami sangat mengapresiasi Disdukcapil Kepulauan Meranti yang telah turun langsung ke desa-desa untuk melaksanakan aktivasi IKD. Pelayanan seperti ini sangat membantu masyarakat, karena warga tidak perlu jauh-jauh datang ke Selatpanjang hanya untuk mendapatkan pelayanan," ungkap Hermansyah.

Ia berharap pelayanan jemput bola tersebut dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga semakin banyak masyarakat di Pulau Merbau yang memperoleh kemudahan dalam mengurus administrasi kependudukan, termasuk memanfaatkan layanan digital.

Dengan capaian yang telah menembus 13 ribu aktivasi dan berada di posisi lima besar se-Riau, Disdukcapil Meranti terus berupaya meningkatkan jangkauan pelayanan. Harapannya, transformasi administrasi kependudukan tidak hanya dirasakan masyarakat di pusat kabupaten, tetapi juga menjangkau warga di desa-desa dan pulau-pulau terluar. ***