JAKARTA - Sebanyak 120 anggota DPR RI resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan lintas fraksi ini diserahkan langsung kepada Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/11/2026). Dinamika politik tingkat tinggi ini turut menjadi perhatian serius masyarakat di berbagai daerah karena menyangkut legitimasi pucuk pimpinan negara.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustofa menjelaskan bahwa dokumen usulan tersebut telah diverifikasi kelengkapannya. Total pengusul berasal dari delapan fraksi yang berbeda di parlemen.

"Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusung, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang," urainya.

Saan merinci sebaran 120 legislator yang menandatangani dokumen HMP tersebut. Dukungan mengalir dari Fraksi PKS sebanyak 28 anggota, Nasdem 19 anggota, PKB 18 anggota, Demokrat 18 anggota, PDIP 14 anggota, Golkar 13 anggota, Gerindra 11 anggota, dan PAN satu anggota.

Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan kekuasaan wajib mematuhi konstitusi. Pengisian jabatan presiden dan wakil presiden juga harus berlandaskan hukum yang berlaku di Tanah Air.

"Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," jelasnya.

Di sisi lain, Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyebut usulan ini dilatarbelakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Kedua putusan peradilan tersebut dinilai linear dalam menyoroti status Wakil Presiden saat ini.

"Kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai," tegasnya.

Dorongan senada datang dari Fraksi Nasdem yang diwakili oleh Sugeng Suparwoto. Pihaknya menilai seluruh prasyarat pengajuan HMP sudah terpenuhi secara tata negara.

"Tidak ada alternatif lain kecuali jalan ini. Untuk itu, agar semua proses dipercepat jangan sampai menyandera kehidupan bernegara," cetusnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti menyampaikan bahwa belasan anggota fraksinya ikut menyepakati usulan tersebut. Keputusan ini diambil setelah wakil rakyat mencermati berbagai keluhan dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

"Kami ingin menyelesaikan hal-hal yang sekarang ini berkembang di masyarakat dan tentu kita ingin segera untuk diakhiri," pungkasnya. ***