JAKARTA - PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS) merespons laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai kontrak pengadaan jasa pemengaruh (influencer) dari dua kementerian. Dalam temuan tersebut, perusahaan hiburan ini tercatat mendapat total nilai kontrak sebesar Rp14,6 miliar dalam kurun waktu 2024 hingga 2026.

"RANS mengucapkan terima kasih atas perhatian, masukan dan pengawasan publik," sebut Manajemen RANS melalui keterangan resminya, Rabu (11/11/2026).

Pihak manajemen menyatakan bahwa klarifikasi ini bertujuan memberikan gambaran utuh kepada masyarakat terkait kemitraan yang terjalin dengan instansi pemerintah.

Setiap kerja sama RANS dengan instansi pemerintah dipastikan mengikuti prosedur pengadaan dan regulasi yang berlaku. Proses ini diklaim berjalan transparan dan akuntabel melalui sistem pengadaan terbuka seperti Inaproc atau e-katalog.

"Nilai kerja sama dengan total keseluruhan Rp14.696.955.002 mengacu pada patokan harga komersial yang umumnya digunakan untuk klien RANS lainnya," jelasnya.

Nilai kontrak tersebut terbagi untuk kampanye Kementerian Kebudayaan sebesar Rp3,9 miliar dan tiga kampanye Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp10,7 miliar. Angka ini mencakup biaya produksi konten, logistik, perjalanan, kehadiran tokoh, hingga program luring.

Selama periode kemitraan, proyek ini telah menghasilkan lebih dari 150 produk kreatif dengan capaian melampaui 52,6 juta penayangan di berbagai platform digital. Bersama KKP, RANS melalui entitas The Dudas-1 memproduksi konten edukasi kelautan, mulai dari budidaya ikan nila di Karawang hingga pengembangan kampung nelayan di Rote Ndao dan Natuna.

Menyikapi polemik di masyarakat, RANS turut menanggapi sorotan mengenai posisi Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas yang kini menjabat Utusan Khusus Presiden (UKP). Perusahaan menegaskan bahwa entitas bisnis ini telah berdiri sejak 2018 dengan jumlah pengikut melampaui 140 juta akun.

"Anak-anak usaha dan Hak Kekayaan Intelektual seperti The Dudas-1 diciptakan sejak pertengahan 2024 dan terbukti berhasil jauh sebelum Raffi Ahmad dilantik menjadi UKP," urainya.

Manajemen menegaskan bahwa kemitraan dengan kementerian terkait sudah disepakati jauh hari sebelum adanya pelantikan Raffi Ahmad sebagai pejabat negara pada Oktober 2024.

Sebelumnya, ICW membeberkan data dari portal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait sejumlah paket pengadaan jasa pemengaruh. Pengadaan ini menyasar akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, serta kanal YouTube RANS Entertainment.

Kontrak dari Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek pada 2024 menelan anggaran sekitar Rp3,9 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk penayangan video YouTube, fitur cerita Instagram, konten TikTok, hingga biaya kehadiran tokoh di sebuah acara.

Sementara itu, KKP menyepakati tiga paket pengadaan pada 2025 dan 2026 dengan total nilai mencapai Rp10,7 miliar. Paket ini ditujukan untuk pelibatan pemengaruh dalam kampanye pengelolaan kelautan, perikanan budidaya, serta publikasi Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara di Kabupaten Natuna. ***