JAKARTA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan resmi mengundurkan diri dari jabatannya usai bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung setelah Prabowo menyelesaikan kunjungan kerja di Aceh untuk menyaksikan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer oleh warga setempat serta meresmikan Masjid Giok Baitul A’la dan Sekolah Rakyat. Kepastian mengenai kabar pengunduran diri tersebut dibenarkan oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.

"Betul," kata Budi Arie dalam pesan singkat, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Kabar pengajuan pengunduran diri Gibran dari kursi Wakil Presiden RI sendiri telah mencuat sejak Selasa (10/11/2026). Saat itu, Gibran menemui Prabowo untuk mengajukan permohonan berhenti dari jabatannya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keterangan resmi terkait pertemuan tersebut dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026). Prasetyo mengonfirmasi bahwa pembahasan antara kedua pimpinan negara tersebut berlangsung kurang lebih dua setengah jam.

Prasetyo membenarkan adanya pengajuan pengunduran diri dari Gibran guna merespons berbagai polemik yang berkembang. Alasan pengunduran diri tersebut berkaitan langsung dengan dinamika putusan di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung.

"Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," jelasnya.

Kendati permohonan telah disampaikan, Prabowo saat itu belum menyatakan menerima maupun menolak usulan pengunduran diri tersebut.

Ditemui di kantornya di Istana Wapres, Selasa (10/11/2026), Gibran mengungkapkan bahwa kepala negara memberikan banyak masukan konstruktif untuk menghadapi dinamika politik yang menerpa dirinya belakangan ini.

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," tuturnya.

Selain itu, Gibran kala itu juga menyatakan bakal berkoordinasi secara intensif dengan jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna menyiapkan langkah peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung. ***