PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan wacana pembangunan gedung Twin Towers (Menara Kembar) tidak akan dieksekusi dalam waktu dekat. Otoritas daerah saat ini lebih memilih memutar roda anggaran untuk mengamankan hak-hak pegawai, seperti kelancaran pembayaran gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta memaksimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat luas.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menyadari bahwa kondisi daya tahan fiskal daerah harus menjadi pertimbangan paling rasional, sebelum pemerintah provinsi memutuskan untuk membuka keran pembiayaan bagi proyek-proyek fisik berskala besar.

"Belum ada terpikir ke sana. Kami fokus membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), memastikan gaji bisa dibayarkan, serta menyelesaikan pelayanan dasar. Untuk pembangunan gedung, tunggu dulu," tegas SF Hariyanto saat ditemui di Balai Serindit, Gedung Daerah Pekanbaru, Rabu (11/11/2026).

Kondisi serupa juga terpantau di kursi legislatif. Ketua DPRD Riau Kaderismanto mengonfirmasi bahwa rencana pendirian menara kembar beserta wacana perombakan desain Tugu Zapin belum pernah menyentuh meja pembahasan resmi. Ia mengaku justru menangkap desas-desus terkait proyek infrastruktur tersebut dari keriuhan media sosial dan pemberitaan massa.

"Saya malah belum berbicara soal Twin Tower ini, termasuk Tugu Zapin, saya malah dengar dari medsos dan berita. Jadi secara langsung diskusi dengan Pak Gubernur belum ada," beber pria yang akrab disapa Kade tersebut.

Ia menilai rentetan informasi infrastruktur yang telanjur beredar luas itu kemungkinan besar masih sebatas gagasan mentah. Pasalnya, hingga kini tidak pernah ada komunikasi apalagi penjabaran secara detail mengenai spesifikasi teknis proyek di gedung dewan.

Meski demikian, Kaderismanto memastikan bahwa DPRD pada prinsipnya tidak akan menjegal niat eksekutif untuk mendirikan fasilitas daerah yang baru. Syarat mutlaknya hanya satu, yakni kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau harus benar-benar dalam kondisi surplus dan sanggup menopangnya tanpa mengorbankan pos yang lebih krusial.

"Tak ada persoalan mau bangun apa pun kalau APBD kita mendukung. Tapi kalau uangnya tak ada mau bangun pakai apa?" pungkasnya. ***