PEKANBARU – Persoalan infrastruktur lingkungan dan kebutuhan fasilitas pelayanan masyarakat masih menjadi aspirasi warga di sejumlah wilayah Kota Pekanbaru. Hal itu terungkap saat anggota DPRD Kota Pekanbaru, Hj. Arwinda Gusmalina, S.T., melaksanakan kegiatan reses di Kelurahan Rejosari, Bambu Kuning, dan Tangkerang Timur.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah kebutuhan yang dinilai mendesak untuk mendapat perhatian pemerintah. Mulai dari pembangunan drainase lingkungan, perbaikan jalan, hingga permintaan bantuan perlengkapan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Menanggapi aspirasi tersebut, Arwinda mengatakan kegiatan reses menjadi kesempatan bagi anggota legislatif untuk mendengar secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, kebutuhan warga di tingkat kelurahan harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

"Melalui reses ini, kita ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan masyarakat. Tentu setiap aspirasi yang disampaikan akan kita tampung dan perjuangkan agar bisa menjadi perhatian pemerintah kota," ujarnya kepada GoRiau, Rabu (11/10/2026).

Ia menyebutkan, persoalan drainase dan jalan lingkungan merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat mobilitas warga, bahkan berpotensi menimbulkan persoalan genangan ketika curah hujan meningkat.

"Drainase dan jalan lingkungan ini memang perlu menjadi perhatian. Masyarakat membutuhkan akses jalan yang layak dan saluran air yang berfungsi dengan baik. Karena itu, kita akan mendorong pemerintah melalui OPD terkait agar usulan ini dapat diprioritaskan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah," ujarnya.

Posyandu 6 SPM Jangan Hanya Dibebankan kepada Kader

Selain persoalan infrastruktur, permintaan bantuan perlengkapan Posyandu juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga. Arwinda menilai, kebutuhan tersebut harus dilihat dalam konteks transformasi Posyandu yang kini memiliki peran lebih luas melalui penerapan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu diarahkan menjadi wadah pelayanan terpadu yang mengintegrasikan enam bidang SPM, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), serta sosial.

Dalam bidang kesehatan, Posyandu berperan mendukung pelayanan sepanjang siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, hingga lansia. Sementara bidang pendidikan mencakup edukasi keluarga, penyuluhan, pencegahan anak putus sekolah, serta dukungan terhadap pendidikan anak usia dini.

Adapun bidang pekerjaan umum berkaitan dengan fasilitasi akses air minum layak, sanitasi, dan drainase. Bidang perumahan rakyat mencakup pendataan rumah tidak layak huni dan jamban sehat. Sementara Trantibumlinmas mencakup edukasi keamanan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana. Adapun bidang sosial berkaitan dengan fasilitasi bantuan sosial serta perlindungan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan keluarga miskin ekstrem.

Menurut Arwinda, perluasan peran tersebut harus diikuti dengan dukungan nyata dari pemerintah daerah. Jangan sampai Posyandu dituntut menjalankan berbagai fungsi pelayanan, tetapi tidak didukung fasilitas dan perlengkapan yang memadai.

"Posyandu sekarang bukan hanya berbicara tentang penimbangan balita atau pelayanan kesehatan saja. Ada enam bidang SPM yang harus didukung melalui Posyandu. Artinya, tanggung jawab dan perannya semakin luas. Pemerintah jangan hanya memberikan tugas dan menuntut kader untuk menjalankan program, tetapi sarana dan prasarananya juga harus disiapkan," tegasnya.

Ia menilai, kader Posyandu memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan. Karena itu, pemerintah harus memberikan dukungan yang seimbang, baik dari sisi perlengkapan, fasilitas penunjang, maupun koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

"Kalau kita ingin Posyandu menjalankan enam bidang SPM secara optimal, tentu harus ada dukungan konkret. Jangan sampai programnya banyak, tanggung jawabnya besar, tetapi fasilitas yang diberikan tidak memadai. Kader di lapangan juga membutuhkan dukungan agar pelayanan kepada masyarakat benar-benar bisa berjalan," katanya.

Arwinda berharap Pemerintah Kota Pekanbaru melalui OPD terkait dapat melakukan pemetaan kebutuhan Posyandu di setiap kelurahan. Dengan begitu, bantuan perlengkapan dan fasilitas yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah.

Sekretaris DPD PAN Kota Pekanbaru tersebut menegaskan, aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan reses tidak boleh hanya berhenti sebagai catatan. Menurutnya, diperlukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar usulan masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui program pembangunan.

"Kita sebagai anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan dan mengawal aspirasi masyarakat. Nantinya, kita akan berkoordinasi dengan pemerintah dan dinas terkait supaya apa yang menjadi kebutuhan warga ini bisa mendapat tindak lanjut," tuturnya.

Ia berharap pembangunan di Kota Pekanbaru dapat semakin memperhatikan kebutuhan masyarakat hingga tingkat kelurahan. Dengan begitu, program pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan berskala besar, tetapi juga menyentuh persoalan sehari-hari yang dirasakan langsung oleh masyarakat. ***