SELATPANJANG – Keterbatasan kas daerah menuntut perencanaan sistem keuangan yang matang dan tepat sasaran. Memasuki tahap perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027, legislatif mulai menyortir daftar usulan pembangunan agar berjalan lurus dengan kemampuan riil keuangan daerah.

Proses pembahasan anggaran yang mengedepankan skala prioritas ini disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah di sela-sela forum Ngopi Besame Forkopimda di Merbau Dikopi Cafe, Rabu (11/11/2026). Pertemuan ini menjadi jembatan awal untuk menyelaraskan arah kebijakan antara legislatif, eksekutif, dan penegak hukum.

Ardiansyah menggarisbawahi pentingnya pemahaman publik terkait mekanisme perencanaan keuangan daerah. Tidak semua aspirasi fisik dapat dieksekusi dalam satu tahun anggaran berjalan akibat keterbatasan pagu dana.

"Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 sedang berproses. Kami menyusunnya dengan sangat mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga penentuan skala prioritas pembangunan menjadi hal yang tidak bisa ditawar," paparnya.

Di tengah ketatnya rasionalisasi anggaran tersebut, pimpinan daerah membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat maupun instansi vertikal untuk ikut mengawal aliran dana pembangunan. Dalam forum yang sama, Bupati Kepulauan Meranti, Asmar meminta masyarakat tidak segan memberikan koreksi tajam jika menemukan kebijakan yang melenceng dari kebutuhan publik.

Keterbukaan ini dianggap esensial agar rumusan anggaran benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga, bukan sekadar membiayai program seremonial belaka.

"Saya terbuka menerima kritik dan saran. Kalau memang ada yang salah, silakan sampaikan langsung kepada saya. Saya siap menerima masukan terbaik untuk kepentingan masyarakat. Mari kita bekerja sama membangun daerah ini dan jangan saling menjatuhkan," pungkas Asmar. ***