PEKANBARU, GORIAU.COM - Pemerintah Provinsi Riau akhirnya menyerahkan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Riau tahun 2013 lewat sidang paripurna DPRD Riau, Rabu (16/10/2013). Setelah melalui perhitungan yang matang, akhirnya RAPBD Riau 2013 setelah perubahan naik sebesar 5,67 persen menjadi Rp 8,9 triliun dari sebeumnya Rp8,432 triliun.

Kenaikan ini disampaikan Gubernur Riau yang diwakili Sekdaprov Riau, Zaini Ismail pada sidang paripurna penyampaian nota keuangan RAPBD-P 2013 yang dipimpin Ketua DPRD Riau Drs HM Johar Firdaus didampingi Wakil Ketua Almainis dan dihadiri 38 anggota DPRD Riau.

Dikatakan, kenaikan sebesar Rp478 miliar tersebut akan dialokasikan untuk belanja tidak langsung menjadi Rp3,951 triliun atau naik 11,09 persen dengan nilai Rp 394 miliar dari sebelumnya hanya Rp3,556 triliun. Kenaikan ini akan dialokasikan untuk peningkatan gaji pokok PNS, penyesuaian belanja hibah dan bagi hasil pajak kabupaten dan kota. Sedangkan belanja langsung akan diprioritaskan untuk program baru yang dianggap strategis dan urgen yaitu sebesar 1,71 persen atau bertambah Rp 83,42 miliar dari AOBD murni 2013 dari Rp 4,875 triliun menjadi Rp 4,958 triliun.

Dijelaskan penambahan belanja daerah tersebut juga diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah setelah perubahan yang mengalami penambahan 5,16 persen dari target sebelumnya Rp 6,597 triliun naik Rp 340,48 miliar menjadi Rp 6,937 triliun.

''Peningkatan ini merupakan implikasi dari penyesuaian dana bagi hasil migas, yang semula Rp3,537 triliun naik Rp 260 miliar atau 7,35 persen menjadi Rp 3,797 triliun, adanya penambahan penerimaan hasil sektor pendapatan hasil daerah yang semula Rp2,401 bertambah Rp 80,488 miliar atau 3,35 persen menjadi Rp 2,481 triliun yang berasal dari pendapatan asli daerah, pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya pendapatan asli daerah yang yang sah.

Selain itu pemasukan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yakni tahun 2012 mencapai angka Rp 1,972 triliun yang seluruhnya digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Pada kesempatan itu, Sekda Prov Zaini Ismail juga mengungkapkan sejak awal periode pemerintahan 2008, pihaknya sudah menyadari adanya disparitas pembangunan dimana terdapat daerah yang masih tertinggal dari daerah lainya, dan berdampak pada produktifitas masyarakat dan tingginya angka kemiskinan. Dan berkat upaya yang telah dilakukan melalui program K2i sudah mengalami perbaikan.

''Hingga akhir 2012 menurut data BPS tingkat kemiskinan telah menurun menjadi 7,72 persen sedangkan indek pembangunan manusia menjadi 7,53 dan berada pada tingkat ketiga ketinggian nasional setelah Jakarta dan Sulawesi Utara, pertumbuhan ekonomi Riau tanpa migas 5 tahun terakhir diatas nasional yaitu 7 persen sementara pertumbuhan nasional 5-6 persen pertahun,'' ujarnya.

Dikatakan, pertubuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Riau juga diikuti pertumbuhan penduduk yang tinggi sebagai akibat ketersediaan lapangan kerja di berbagai sektor yakni diatas 3 persen pertahun dimana pada tahun 2008 jumlah penduduk Riau 5.189.100 jiwa dan naik pada tahun 2012 menjadi 5,929103 jiwa.

''Namun dengan berbagai upaya yang dilakukan, tingkat pengangguran sudah berhasil ditekan dimana pada tahun 2008 mencapai 9,35 persen sedangkan pada 2012 menjadi 5,17 persen. Ini berkat implementasi kebijakan pengunaan anggaran yang tepat tujuan dan tepat guna, bukan untuk konsumtif dan penyelennggaraan pemerintahan daerah tetapi diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang nyata dengan didukung tata kelola pemerintahan, belanja daerah yang berkualitas,'' ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Riau Drs HM Johar Firdaus mengharapkan agar pembahan RAPBD-P ini menbutuhkan kinerja dari seluruh Banggar dan TAPD agar segera bisa disahkan menjadi APBD-P. ''Jadi dua bulan kedepan kita akan bekerja keras, bukan saja untuk APBD-P 2013 tetapi juga untuk pengesahan APBD murni 2014,'' ujarnya.

Pada kesempatan itu, Pemprov Riau juga secara langsung menyerahkan nota keuangan RAPBD-P 2013 kepada DPRD Riau yang dilakukan langsung oleh Sekdaprov Riau Zaini Ismail kepada Ketua DPRD Riau, Zaini Ismail. ***