BANGKINANG, GORIAU.COM - Akhir-akhir ini, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kabupaten Kampar banyak menerima keluhan dan pengaduan dari berbagai elemen masyarakat terkait kinerja oknum yang mengaku wartawan.

Informasi itu diungkapkan Ketua PWI Perwakilan Kabupaten Kampar Mawardi Zakaria didampingi Sekretaris Netty Mindrayani kepada wartawan, Senin (26/11/2012) di Bangkinang.Dikatakannya, bahwa keluhan dan pengaduan itu terutama datangnya dari para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, Camat dan Kepala Desa sering kerap didatangi oknum yang mengaku wartawan dengan berbagai alasan."Karena menjadi sasaran empuk bagi oknum-oknum yang mengaku wartawan atau bekerja di media tertentu untuk meminta uang dengan berbagai alasan menyampaikan keluhannya," ungkapnya.Ditambahkannya, keluhan maupun pengaduan tersebut, disampaikan langsung maupun menerima curhat melalui telephone seluler dari pejabat, camat dan kades itu kepadanya."Kepada para pejabat dan masyarakat umumnya yang merasa terganggu terhadap perilaku oknum yang mengatasnamakan wartawan, hendaknya dapat disampaikan secara tertulis atau datang langsung ke kantor PWI," harap mantan Ketua Markas Cabang PMI Kabupaten Kampar.Katanya, silahkan datang langsung ke kantor PWI Perwakilan Kabupaten Kampar, di Jalan Jenderal Ahmad Yani, di Bangkinang, tepatnya berada di depan Kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Kampar."Pejabat maupun siapa saja, tidak mesti harus takut berjumpa atau memberikan informasi kepada wartawan yang bertugas di Kabupaten Kampar terutama kepada pengurus dan anggota PWI," imbuhnya.Disebutkan Mawardi, karena itu menyangkut nama baik dan profesionalisme jurnalis, sebab tidak semua wartawan berperilaku demikian. Ini juga dapat menghambat proses pembangunan seperti yang diharapkan semua pihak.Berbagai sikap dan prilaku orang yang mengaku wartawan dengan media yang tidak jelas atau medianya tidak terbit di Riau maupun di Kampar yang dilaporkan itu jelas merupakan sikap tidak terpuji."Apalagi datang tanpa ada karya nyata yang dimuat di Koran, ada juga yang menjual kalender ke desa-desa dan memaksa meminta uang," sebutnya.Selain itu mereka sengaja datang ke kantor-kantor desa mencari kades bertanya ini dan itu ujung-ujungnya minta uang, tidak dikasi malah marah-marah atau melemparkan uang yang diberikan karena tidak sesuai dengan keinginannya.Laporan lain yang diterima, juga terjadi di instansi-instansi Pemkab Kampar, yang mengaku wartawan itu memaksakan kehendak. Padahal yang bersangkutan bukanlah wartawan yang bertugas di Kampar, melainkan dari luar Kampar. Tidak juga ada bedanya wartawan yang selalu berkeliaran di Kampar juga melakukan hal yang sama dengan berbagai alasan, sehingga menimbulkan kesan adanya pemaksaan dan parahnya lagi bersifat ancaman.Ketua PWI ini merasa sangat perlu adanya kegiatan pembekalan kehumasan yang difasilitasi Bagian Humas Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kampar bekerjasama dengan PWI untuk pencerahan terhadap pejabat yang selalu menjadi sumber berita agar dapat menghadapi wartawan sebagaimana mestinya."Tidak perlu menghindar, apalagi takut menemui atau emosi sebab ada batasan-batasan tertentu yang mana namanya melanggar kode etik atau dikatakan melakukan pelecehan profesi, jika merasa diperas silahkan menempuh jalur hukum," kata Mawardi.Mawardi merasa sangat terusik dengan prilaku orang-orang yang mengaku wartawan seperti ini, sebab satu orang yang berbuat semua kena imbasnya, nama wartawan yang tercoreng. Namun hendaknya pejabat-pejabat yang merasa dirugikan ini dapat menyampaikan secara jelas dan terang siapa yang berbuat demikian, sehingga persoalan ini dapat diselesaikan. "Jangan hanya mengkambinghitamkan wartawan, padahal pejabat itu sendiri yang ketakutan karena merasa memiliki segudang persoalan sehingga siapapun wartawan yang datang menemui dianggap sama rata," tudingnya.Dalam kesempatan itu, Sekretaris PWI Perwakilan Kabupaten Kampar menambahkan bahwa dirinya juga pernah menerima langsung pengaduan keluhan dari sejumlah masyarakat. "Saya mengingatkan agar dapat menanyakan kepada yang bersangkutan tentang identitas diri mereka sebagai wartawan, baik melalui kartu pers, mengecek nama di box koran, ada atau tidak nama mereka tertera di dalamnya juga menanyakan surat tugas," timpal Netty yang juga Kepala Perwakilan Koran Harian Berita Terkini.Ditegaskannya, siapapun berhak menanyakan itu, jika tidak ada identitas jelas. Maka dapat menolak untuk dikonfirmasi, tidak perlu takut, apalagi kalau merasa terpaksa.Disamping itu, hendaknya masyarakat dan sejumlah pejabat yang memiliki tanggungjawab tugasnya terhadap pembangunan dari dana APBD hendaknya dapat memberikan informasi yang jelas serta dapat menerima kritikan yang membangun. (rif)