PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau H Budiman SH optimistis target APBD 2007 mencapai Rp10 triliun dapat direalisasikan. Meski pemerintah daerah masih menghadapi kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran, pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat diminta tetap menjadi prioritas.

"Insyaallah, kita harus optimistis. Tidak boleh pesimistis. Kita berdoa agar target Rp10 triliun ini bisa tercapai," ujarnya, Jumat (5/11/2026).

Ia juga menyoroti pentingnya menyampaikan kepada masyarakat bahwa pembangunan tidak hanya bersumber dari APBD Provinsi Riau. Sejumlah program pemerintah pusat turut masuk langsung ke daerah, terutama pembangunan gedung sekolah, fasilitas pendidikan, jalan melalui program Instruksi Presiden (Inpres), sekolah rakyat hingga kampung nelayan.

Menurutnya, informasi tersebut perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui bahwa meskipun terjadi efisiensi dan pemotongan anggaran, pembangunan di daerah tetap berlangsung melalui dukungan pemerintah pusat.

"Jangan sampai masyarakat menganggap pembangunan berhenti karena efisiensi. Ada juga anggaran dari pusat yang langsung masuk untuk pembangunan sekolah, jalan dan program lainnya," ungkapnya.

Politisi Gerindra Dapil Rohul ini menegaskan, keterbatasan fiskal harus membuat pemerintah semakin selektif dalam menentukan program. Kegiatan yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas.

Selain itu, pembangunan juga perlu memperhatikan keseimbangan antarkabupaten dan kota agar dampak efisiensi anggaran tidak semakin memperlebar ketimpangan pembangunan di Riau.

Dalam kesempatan itu, ia turut menyinggung hasil kegiatan reses anggota DPRD Riau. Dengan sekitar lima kali pelaksanaan reses, aspirasi masyarakat yang dihimpun dari berbagai daerah dinilai sudah cukup banyak.

Bahkan, terdapat sekitar 96 titik reses yang menjadi ruang bagi anggota dewan untuk mendengarkan langsung persoalan dan kebutuhan masyarakat.

Namun, persoalan berikutnya adalah bagaimana aspirasi tersebut bisa diterjemahkan menjadi program pembangunan yang nyata.

"Sudah banyak yang kita serap, tetapi belum banyak yang terbangun. Mudah-mudahan ke depan aspirasi masyarakat ini bisa direalisasikan," katanya.

Di sisi lain, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai menjadi salah satu kunci untuk memperkuat kemampuan keuangan Provinsi Riau.

Ia berharap semangat baru di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dapat mendorong optimalisasi penerimaan daerah.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Kenaikan tarif yang sebelumnya disebut sebesar 1,2 persen menjadi 3 persen diharapkan memberikan tambahan penerimaan bagi daerah.

Meski penerimaan tersebut harus dibagi melalui skema opsen dengan komposisi 70 persen untuk kabupaten/kota dan 30 persen untuk provinsi, potensi peningkatannya tetap dinilai signifikan.

"Kita berharap dengan semangat baru Bapenda, pendapatan daerah bisa terus dikejar. Walaupun ada pembagian opsen 70:30 dengan kabupaten/kota, kenaikan pajak bahan bakar ini cukup signifikan," tuturnya.

Pada akhirnya, target anggaran Rp10 triliun bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan kemampuan fiskal daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

DPRD berharap efisiensi tidak menjadi alasan untuk mengorbankan pembangunan, sementara peningkatan PAD harus benar-benar diarahkan untuk mempercepat pemerataan infrastruktur dan pelayanan publik di seluruh wilayah Riau. ***