YOGYAKARTA - Aksi massa Forum Kebangsaan Yogyakarta yang menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu (4/11/2026) mendapat respons dari berbagai pihak. Politikus PDIP Guntur Romli menilai insiden tersebut merupakan bentuk kemarahan publik terhadap rangkaian polemik pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024 lalu.

Sorotan Terhadap Proses Pencalonan

Menurut Politikus PDIP Guntur Romli, gelombang protes ini mencuat seiring adanya sorotan berkelanjutan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Ia memandang rentetan keputusan hukum tersebut memperlihatkan adanya dugaan manipulasi kekuasaan untuk meloloskan status pencalonan Gibran.

"Itu kemarahan rakyat. Karena manipulasi kekuasaan yang meloloskan Gibran kan terbongkar," tegasnya kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).

Guntur menyoroti ketiadaan bukti ijazah setingkat SMA milik Gibran dalam pertimbangan putusan MK. Hal ini sejalan dengan putusan kasasi MA yang menyatakan bahwa surat keterangan pengganti ijazah terkait tidak sah secara hukum.

Selain masalah dokumen pendukung, proses tahapan pemilihan juga diwarnai polemik aturan, termasuk keberadaan Pasal 18 ayat (3) dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia calon turut memicu pemecatan Anwar Usman dari kursi Ketua MK akibat pelanggaran etik berat.

"Jadi wajar rakyat marah karena Gibran melalui proses manipulasi kekuasaan yang menghalalkan segala cara untuk lolos sebagai Cawapres 2024," urainya.

Pesan Politik di Balik Penurunan Foto

Aksi pelepasan bingkai foto di Ruang Badan Anggaran Kantor DPRD DIY itu berlangsung sesaat sebelum jadwal audiensi massa dimulai. Sejumlah peserta forum menurunkan foto sang wakil presiden yang tergantung di sisi kanan mimbar, lalu meletakkannya di lantai sebagai objek foto bersama dengan tetap menjaga agar bingkai tidak dirusak.

"Bismillahirohmanirohim, kita turunkan berhala!" seru salah seorang massa aksi saat proses penurunan berlangsung.

Forum Kebangsaan Yogyakarta ini dikoordinasikan oleh sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat, dengan Syukri Fadholi bertindak sebagai pelindung dan Muhammad Chirzin sebagai pembina. Mereka memastikan bahwa tindakan tersebut membawa tuntutan spesifik.

Pembina Forum Kebangsaan Yogyakarta Muhammad Chirzin menjelaskan bahwa insiden pelepasan foto itu bukan sekadar spontanitas belaka.

"Penurunan foto Gibran di ruang sidang DPRD DIY mengandung pesan penurunan Gibran harga mati," pungkasnya. ***