PEKANBARU, GORIAU.COM - Puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau berbondong bolos untuk menghadiri sidang putusan terdakwa mantan Gubernur Riau Rusli Zainal (RZ) di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Aktivis meminta para pegawai sipil ini ditindak tegas karena telah mengabaikan amanah rakyat.


Pada Rabu siang (12/3/2014), massa PNS tampak memadati ruang sidang dan kursi-kursi yang berada di halaman PN Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Teratai, Pekanbaru.


Kendaraan roda empat juga tampak memenuhi halaman parkir depan dan bahkan hingga di pinggir jalan, menyebabkan kemacetan panjang di dua arah berlawanan pada PN Pekanbaru. "Mestinya kode etik dapat diterapkan bagi para PNS ini dan ada sanksi tegas," kata Koordinator Forum Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Usman kepada pers di PN Pekanbaru.


Fitra bersama sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anti Korupsi lainnya datang ke PN Pekanbaru untuk mengawal jalannya sidang putusan RZ. "Kami kecewa PNS yang tidak mencerminkan kerja yang baik. Harusnya melayani masyarakat malah menghadiri sidang RZ yang merupakan terdakwa korupsi," katanya.


Bahkan terpantau, kata dia, juga ada kalangan PNS eselon II dan III di sidang RZ kali ini.


Mestinya, demikian Usman, ada penegakkan disiplin yang jelas bagi kalangan PNS yang berani bolos hanya untuk menghadiri sidang terdakwa korupsi. "Karena ini jelas akan mengganggu pelayanan masyarakat dan tidak wajar dilakukan," katanya.


Mestinya dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai penentu penegakan disiplin, kata dia, harus memberikan sanksi tegas bagi PNS ini sehingga kedepannya tidak terulang.


Untuk diketahui juga, kata dia, PNS adalah aparatur yang dibayar tinggi dengan biaya hasil pajak rakyat, seharusnya tugas pokok mereka adalah untuk melayani mesyarakat. "Bukan malah menghadiri sidang terdakwa kasus korupsi. Ini merupakan rangkaian yang tidak jelas kegiatannya sehingga pantas ditindak tegas," katanya.


Sidang RZ dilaksanakan pada ruang sidang utama PN Pekanbaru. Dia sebelumnya dituntut 17 tahun penjara oleh Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi kehutanan dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012 di Riau.


Jalannya sidang putusan ini juga sempat diwarnai aksi unjuk rasa massa mahasiswa yang menuntut hakim agar menjatuhkan hukuman berat bagi RZ.(fzr)