JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan berani. Ia meminta Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian yang baru dibentuk tidak takut mengungkap kekurangan, bahkan jika temuan tersebut menyentuh hal-hal sensitif di internal Polri.

“Komisi ini akan mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangannya,” ujar Prabowo dalam arahannya yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (7/11/2025).

Menurutnya, reformasi tidak akan pernah berhasil jika dilakukan dengan menutup mata terhadap masalah yang sebenarnya ada. Karena itu, Prabowo mendorong komisi ini bekerja independen dan tidak segan melakukan kritik konstruktif terhadap kinerja kepolisian.

“Kita jangan takut melihat kekurangan. Karena itu, saya minta pejabat kepolisian yang masih aktif ikut hadir di komisi ini, agar diskusi bisa dilakukan secara langsung dan terbuka,” tegasnya.

Rekomendasi Tiga Bulanan untuk Presiden

Komisi Reformasi Polri memiliki mandat khusus untuk memberikan laporan dan rekomendasi setiap tiga bulan kepada Presiden. Hasil kajian ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan dan langkah reformasi di tubuh kepolisian.

“Tugas utama komisi ini adalah mempelajari dan memberi rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk mengambil tindakan reformasi yang diperlukan,” jelas Prabowo.

Ia menekankan bahwa laporan tersebut harus bersifat praktis dan dapat ditindaklanjuti, bukan hanya sebatas dokumen formalitas. “Reformasi bukan sekadar konsep di atas kertas, tapi langkah nyata memperbaiki kelemahan sistem dan membangun kepercayaan publik,” katanya.

Evaluasi Lembaga Lain Juga Dimungkinkan

Prabowo juga membuka peluang pembentukan komisi serupa untuk lembaga lain yang dinilai membutuhkan pembenahan. Menurutnya, setiap institusi negara harus siap dievaluasi secara jujur.

“Bukan hanya Polri, mungkin institusi-institusi lain juga perlu kita kaji jika memang membutuhkan perbaikan,” ujarnya.

Ia menilai, semangat evaluasi lintas lembaga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. “Negara ini tidak boleh alergi terhadap kritik. Kritik yang jujur justru bagian dari cinta terhadap bangsa,” kata Prabowo.

Komitmen untuk Kepolisian yang Lebih Profesional

Pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian menandai komitmen pemerintahan Prabowo untuk memperkuat akuntabilitas dan profesionalitas Polri. Reformasi Polri menjadi isu penting setelah berbagai kasus pelanggaran etik dan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dalam beberapa tahun terakhir.

Prabowo menegaskan, pembenahan Polri bukan untuk memperlemah institusi, melainkan untuk memperkuatnya sebagai penjaga keadilan dan keamanan. “Polri adalah tiang penting negara. Dengan evaluasi yang jujur dan reformasi yang nyata, Polri akan semakin kuat dan dipercaya rakyat,” ujarnya menutup arahannya. ***