JAKARTA – Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur, sejumlah ruas jalan tol di Indonesia justru sepi pengguna. Mahalnya tarif dan lemahnya perencanaan disebut sebagai penyebab utama di balik rendahnya volume lalu lintas di sedikitnya 21 ruas tol yang kini beroperasi.

Fenomena ini mencuat setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan adanya puluhan ruas tol yang realisasi trafiknya tidak mencapai 50 persen dari target dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS), M Gibran Sesunan, menilai persoalan tersebut merupakan konsekuensi dari perencanaan yang terlalu optimistis tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan daya saing logistik.

“Optimisme yang berlebihan membuat proyeksi lalu lintas dalam studi kelayakan tidak realistis. Akibatnya, banyak tol yang akhirnya merugi dan gagal memenuhi standar pelayanan minimum,” ujar Gibran di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

Menurut Gibran, persoalan lain yang tak kalah krusial adalah tarif tol yang terlampau mahal. Ia mencontohkan Jalan Tol Manado–Bitung, di mana tarif kendaraan golongan I mencapai Rp1.200 per kilometer — jauh di atas kemampuan pengguna di kawasan tersebut. “Bagi pelaku logistik, tarif setinggi itu justru memotong efisiensi. Alih-alih mempercepat arus barang, tol malah membuat biaya distribusi naik,” jelasnya.

Kondisi serupa terjadi di sejumlah ruas lain seperti Bengkulu–Taba Penanjung, Krian–Legundi–Bunder–Manyar, serta Kanci–Pejagan. Ruas-ruas tersebut dibangun dengan orientasi mendukung logistik, namun belum terkoneksi optimal dengan kawasan industri, pelabuhan, atau jalur distribusi nasional.

“Banyak proyek tol yang dibangun tanpa koneksi langsung ke pusat ekonomi. Hasilnya, jalan tol menjadi megah tapi tidak produktif. Infrastruktur seharusnya membuka akses ekonomi, bukan hanya berdiri sebagai monumen beton,” tegas Gibran.

Ia juga mengkritik lemahnya peran Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam melakukan pengawasan terhadap desain bisnis yang disusun investor dan badan usaha tol. Menurutnya, pemerintah semestinya berani melakukan audit menyeluruh untuk menilai kelayakan dan efektivitas ruas-ruas yang sepi pengguna.

“BPJT harus diaudit. Jangan sampai proyek triliunan rupiah justru membebani ekonomi nasional karena gagal mengembalikan investasi,” katanya.

Gibran memperingatkan, jika masalah ini tidak segera dibenahi, potensi gagal bayar investasi dan stagnasi proyek baru akan menjadi “bom waktu” bagi keberlanjutan pembangunan jalan tol di Indonesia.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut pemerintah tengah mendorong integrasi antar-infrastruktur melalui pendekatan koridor logistik nasional. Namun, langkah tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan.

“Selama belum ada kebijakan tarif yang berpihak pada pengguna dan integrasi wilayah yang kuat, pembangunan tol hanya akan terus menambah daftar panjang jalan yang sepi,” ujar Gibran.

Ia menekankan pentingnya peninjauan ulang seluruh asumsi bisnis dan kebijakan tarif agar pembangunan infrastruktur jalan tol benar-benar memberi manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar prestise pembangunan. ***