PEKANBARU – Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan akurasi data terkait pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Bumi Lancang Kuning. Instruksi ini disampaikan menyusul persiapan kunjungan Menteri Dalam Negeri ke Provinsi Riau dalam waktu dekat.

Dalam rapat evaluasi di Kantor Gubernur Riau, Selasa (9/6/2026), SF Hariyanto menekankan bahwa program seperti Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan, serta Sekolah Rakyat harus dipaparkan secara transparan dan sesuai dengan kondisi lapangan. Ia meminta kepala dinas terkait, termasuk Disperindagkop UMKM, Dinas Sosial, serta Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk tidak melakukan manipulasi data dalam laporan tersebut.

"Dalam waktu dekat ini Menteri Dalam Negeri akan melakukan kunjungan ke Provinsi Riau. Saya ingin kita harus menyiapkan laporan terkait perkembangan program strategis nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Kampung Nelayan di daerah," ujarnya.

SF Hariyanto menegaskan bahwa integritas laporan merupakan cerminan dari pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah. Ketidaksiapan data, menurutnya, bukan hanya mencoreng kredibilitas Pemprov Riau di mata pemerintah pusat, tetapi juga menunjukkan lemahnya koordinasi di daerah.

"Karena kita gak mau ketika ditanya terkait Koperasi Desa Merah Putih jika datanya gak lengkap tentu yang malu juga Pemprov Riau. Artinya kalau data kita lengkap, Pemprov Riau telah melakukan pengawasan perkembangan program tersebut di daerah. Jangan ada di rekayasa, sampaikan saja apa adanya," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Riau, Zulfadli, menjelaskan bahwa pihaknya telah memaparkan progres pembangunan Sekolah Rakyat, yang terbagi dalam kategori sekolah rintisan dan permanen. Saat ini, terdapat tiga sekolah rintisan yang beroperasi di Provinsi Riau, yakni dua di Kota Pekanbaru dan satu di Kabupaten Rokan Hilir.

Zulfadli menambahkan, pemerintah daerah terus menggenjot proyek pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah lain guna meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Salah satunya di Kabupaten Kuantan Singingi yang progres fisiknya sudah mencapai 65 persen.

"Insyaallah, yang di Kuansing untuk tahun ajaran baru besok ini sudah bisa beroperasi. Kemudian, dari Kementerian Sosial juga akan menambah prioritas pembangunan lagi di Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu," tuturnya.

Menurut Zulfadli, keberhasilan program nasional ini merupakan perwujudan visi pembangunan yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah daerah berperan dalam penyediaan lahan, sementara pemerintah pusat memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana.

"Harapan kami tentu semua program strategis nasional bisa berjalan lancar di Provinsi Riau. Karena ini tujuan mulia dari Bapak Presiden Prabowo, sehingga pemerintah daerah mensupport lahannya dan pemerintah pusat yang menyiapkan kebutuhannya," tutupnya.(Adv)