PEKANBARU, GORIAU.COM - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau, Nizhamul kecewa dengan pemangkasan anggaran Bidang Pemantauan pada APBD Perubahan Provinsi Riau Tahun 2014.

Dimana, dari Rp4 miliar anggaran yang diajukan, hanya disetujui setengahnya, yakni sebesar Rp2 miliar. Sementara Bidang Pemantauan dianggap sangat berperan penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah.

"Kita cukup kecewa, Bidang Pemantauan Kesbangpol Riau memiliki tugas cukup berat. Dimana menjaga keamanan daerah," kata Nizhamul.

Program di bidang pemantauan tersebut sangat luas yang mencakup 12 kabupaten dan kota. Kegiatan ini juga melibatkan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Riau.

Selain itu kata Nizhamul, guna menambah wawasan petugas di bidang pemantauan ini, Kesbangpol perlu 'menyekolahkan' beberapa pegawai di Badan Intelijen Nasional (BIN). "Selama ini, baru hanya dua orang saja yang kita sekolahkan ke BIN,"ulasnya.

Bidang pemantauan (monitoring-red) ini lanjut Nizhamul, merupakan pilar penting di Kesbangpol. Pasalnya, bidang ini yang bertugas memantau setiap pergerakan LSM Asing, kelompok radikal, teroris, paham komunis dan lainnya, agar tidak leluasa berkembang di Provinsi Riau.

Pemangkasan anggaran pemantauan ini tidak kali ini saja terjadi. Bahkan, saat perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu, juga mendapat anggaran yang tidak sesuai dengan harapan.

"Bayangkan saja, kita hanya mendapatkan anggaran monitoring Pilpres untuk empat kabupaten dan kota saja. Sementara 8 daerah lainnya tidak ada," sebutnya.

Daerah yang menerima dana monitoring itu diantaranya Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Dumai dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Akibatnya, Kesbangpol Riau dengan anggaran seadanya, melakukan pemantauan di beberapa daerah yang dinilai sangat rawan terjadinya konflik.***