JAKARTA - Geopolitik Nasional, Internasional dan regional terhadap persoalan di Provinsi Papua dan Papua Barat perlu disikapi secara serius oleh semua pihak.

Persoalan ditanah Papua saat ini sebagai bagian dari akumalasi sejumlah persoalan mendasar yang sampai belum ada langkah-langkah strategi dari Pemerintah yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut walaupun telah ada riset dan kajian baik yang dilakukan oleh Pemerintah, lembaga pendidikan maupun oleh lembaga sosial masyarakat tentang penyelesaian persoalan Papua.

Walaupun demikian sampai dengan saat ini, menurut Ketua Pansus Papua DPD RI, Dr. Filep Wamafma, belum ada kebijakan Pemerintah yang mampu menyelesaikan akar persoalan di Tanah Papua, bahkan sebaliknya kondisi sosial politik di tanah papua sampai dengan saat ini masih dalam status rawan politik dan rawan keamanan.

Oleh sebab itu, DPD RI sebagai Lembaga Negara dan dengan amanat Konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah membentuk Panitia Khusus Papua yang terdiri dari 15 Orang yang dipercayakan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI dalam rangka membantu Negara untuk menyelesaikan persoalan bangsa khususnya di Tanah papua.

Adapun kegiatan Pansus Papua DPD RI telah dilaksanakan dengan tujuan menghimpun semua data dari kelompok-kelompok baik kelompok Pemerintah di tingkat Pusat, Pemerintah Daerah, Dewan Adat papua, Tokoh-tokoh Agama, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, akademisi, mahasiswa dan juga para intelektual Papua yang berkompetensi dalam memberikan data, informasi dan konsep dalam rangka menyelesaikan persoalan ditanah papua yang diharapkan mampu membantu memecahkan persoalan di tanah Papua.

"Saya berharap, Kemenpolhukan dapat mendukung dan bersinergi dengan Pansus Papua dalam menyelesaikan Persoalan Bangsa khususnya persoalan yang terjadi di tanah Papua," ujar Ketua Pansus Papua DPD RI, Dr. Filep Wamafma, Senin (25/11/20129) di Jakarta.

Ada beberapa hal yang menjadi fokus dari pansus Papua. Diantaranya adalah: Persoalan HAM masa lalu Papua pasca Penentuan Pendapat rakyat (Pepera) yang sampai dengan saat ini belum ada upaya Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut yang berdampak terhadap kepercayaan masyarakat Papua sehingga persoalan HAM selalu diserukan oleh baik rakyat papua, lembaga-lembaga HAM bahkan Perserikatan bangsa-Bangsa.

Kermudian persoalan HAM dimasa sekarang khususnya dibidang ekonomi, sosial, hukum dan politik. Selanjutnya soal implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus (UU No. 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua). Kemudian pemekaran Wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota di tanah Papua.

"Sampai saat ini, Provinsi Papua dan Papua Barat beserta rakyatnya belum menikmati dampak dari pada otonomi khusus tersebut. Akibatnya, Rakyat papua tidak percaya terhadap komitmen membangun papua baik pembangunan manusia maupun infrastruktur," jelasnya.

Pasca berlakunya otonomi khusus, Papua dan Papua Barat justeru menurut data ranking oleh BPS RI adalah provinsi termiskin di Indonesia yang berada di peringkat ke 34 dan 33 dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia.

"Kesenjangan ekonomi, politik, dan hukum, diskriminasi serta perbedaan ideologi dan saling ketidakpercayaan sehingga muncul konflik yang mengakibatkan jatuhnya korban baik dari kalangan masyarakat sipil maupun kalangan TNI/ POLRI akibat dari belum adanya solusi yang tepat dalam menyelesaikan persolan di Tanah Papua karena masing-masing saling mempertahankan sikap “NKRI harga Mati” atau “Papua Merdeka Harga Mati”," tegasnya.

Pansus Papua yang dibentuk oleh DPD RI selain fokus terhadap 4 (empat) isu besar tersebut juga terkait dengan persoalan Keadilan dan Kesejahteraan khususnya dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya bagi Masyarakat Papua juga akan menjadi skala prioritas yang dikembangkan dalam kerja-kerja Pansus Papua. Kami berharap Kemenpolhukam dan jajaran dapat menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan; di Provinsi Papua dan Papua Barat.***