PEKANBARU - Setelah berorasi di depan Gedung DPRD Riau, ribuan mahasiswa dari Universitas Islam Riau (UIR) dan Universitas Lancang Kuning (Unilak) akhirnya diperbolehkan masuk ke dalam gedung wakil rakyat tersebut.

Kedua perwakilan universitas pun diizinkan menyampaikan aspirasinya kepada Wakil Ketua DPRD Riau sementara, Zukri Misran serta anggota dewan lain yang hadir seperti Asri Auzar, Parisman Ihwan, Kasir dan Agung Nugroho.

Presiden Mahasiswa Unilak, Amir Harahap mengatakan, bahwa pemerintah lemah terhadap korporasi yang diduga membakar lahan.

"Seharusnya, pemerintah tegas dan serius. Karena memiliki wewenang penuh terhadap izin korporasi itu. Jika terbukti membakar lahan, cabut saja izinnya," kata Amir ketika menyampaikan orasinya di ruang paripurna DPRD Riau, Senin (16/9/2019).

Karena itu, dirinya meminta agar DPRD dan pemprov Riau melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin korporasi yang ada.

"Selain itu kita mendesak aparat penegak hukum memproses perusahaan yang terbukti membakar lahan, cabut izinnya," imbuhnya.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa UIR, M Nurdin mendesak agar DPRD dan pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengusut tuntas kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"Kami meminta pemprov dan DPRD mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mencabut izin dan mendaftarhitamkan korporasi yang terbukti membakar lahan," tegasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Riau sementara, Zukri Misran mengatakan, bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.

"Aspirasinya sudah kami terima dan akan ditindaklanjuti, akan kami rapatkan secepatnya," kata Zukri.