PEKANBARU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberikan perhatian khusus bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi geografis daerah kepulauan dinilai membutuhkan kebijakan spesifik agar inisiatif nasional pengentasan stunting tersebut berjalan merata. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (6/11/2026).

Muzamil yang didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Meranti, Ifwandi, memaparkan sejumlah kendala operasional yang dihadapi daerahnya. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur jalan, pasokan air bersih, elektrifikasi, jaringan komunikasi, hingga ketersediaan pasokan bahan pangan segar.

"Meranti memiliki karakteristik berbeda dengan daerah daratan. Tantangannya cukup kompleks, mulai dari infrastruktur, air bersih, elektrifikasi, jaringan komunikasi hingga ketersediaan bahan baku," urainya.

Ia menekankan percepatan program tidak boleh sekadar berorientasi pada penambahan jumlah dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kesiapan operasional secara menyeluruh dan kualitas gizi bagi peserta didik harus menjadi tolok ukur utama sebelum memperluas skala pelayanan.

Kualitas komoditas pangan yang mudah rusak seperti telur, sayuran, dan daging menjadi sorotan utama bagi wilayah kepulauan. Muzamil mendorong adanya kajian pola pengadaan bahan baku yang disesuaikan dengan kondisi geografis perairan Meranti, termasuk upaya mengoptimalkan sumber pangan lokal dari petani dan nelayan setempat.

Rencana penerapan sistem pelayanan makan prasmanan di sekolah dengan jumlah siswa padat juga diminta untuk dikaji ulang. Pemkab menilai pengaturan antrean dan kebersihan harus dipastikan tidak memangkas waktu istirahat siswa.

"Kami berharap ada forum khusus untuk membahas persoalan daerah secara mendalam dan mencari solusi bersama. Jangan sampai jumlah dapur terus bertambah, tetapi dalam pelaksanaannya justru bermasalah," tegasnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi dalam arahannya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk menyukseskan program MBG. Pemprov terus mendorong penguatan tata kelola, pengawasan, hingga inspeksi rutin agar layanan pemenuhan gizi di seluruh kabupaten dan kota memiliki standar yang terukur.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Riau, Ranto memaparkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah mencabut moratorium pengembangan dapur gizi. Provinsi Riau dipastikan mendapat tambahan 87 unit SPPG yang difokuskan pada wilayah prioritas, termasuk daerah 3T dan kawasan dengan angka stunting tinggi.

Merespons kebijakan tersebut, Pemkab Meranti menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh jalannya program asalkan skema yang diterapkan mengakomodasi keterbatasan infrastruktur pulau terluar.

"Kami sangat mendukung MBG karena manfaatnya besar. Namun, seluruh kendala harus dibahas dan dicarikan solusi bersama agar program ini benar-benar berkualitas dan menjangkau masyarakat hingga pulau-pulau terluar," tutupnya. ***