PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Sekitar tiga tahun lamanya jalanan di Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, gelap gulita akibat krisis listrik yang melanda daerah itu. Perusahaan sekelas Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) pun tak bersedia untuk memberikan 'sepecik cahaya' bagi warga sekitar. Pasahal, ribuan hektare lahan dikuasai perusahaan milik investor asing ini. Miris..!

Kondisi gelap gulita hingga saat ini terparah tepatnya di Jalan lintas timur, dimana para pengendara harus ekstra hati-hati untuk melintas di jalur ini. para pejalan kaki bahkan harus 'meraba' jika melintas tanpa penerangan.

Namun kondisi tersebut agaknya tidak bakal lama lagi teratasi dengan adanya Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang sudah menghasilkan kapasitas 9,8 Mega Watt. Dengan kondisi tersebut, masyarakat meminta agar Pemkab Pelalawan kembali menghidupkan lampu jalan, apalagi sampai sekarang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) masih dikutip kepada seluruh pelanggan.

"Saya sudah menerima laporan masyarakat, bahwa sejauh ini masyarakat sebetulnya tidak begitu menuntut soal lampu jalan supaya hidup, tapi sekarang masyarakat kan sudah tahu bahwa PLTG kita sudah beroprasi. Jadi mereka meminta supaya pemerintah daerah atau PLN dapat kembali menghidupkan lampu jalan Kota pangkalan Kerinci yang sudah mati sekitar 3 tahun belakangan ini karena kekurangan daya," kata salah satu anggota Komisi C DPRD Pelalawan, Monang Pasaribu, pada sejumlah media, Kamis (22/8/2013).

Monang mengatakan bahwa permintaan warga tersebut dinilai sangat wajar karena selama ini mereka mengaku membayar pajak penerangan jalan setiap kali membayar tagihan rekening listrik rumah nya. Meskipun mereka terus memabayar namun selama ini ternyata lampu jalan tidak hidup.

"Tapi mereka paham bahwa saat itu Kabupaten Pelalawan masih mengalami krisis listrik, sedangkan saat ini mereka tahu bahwa PLTG sudah berfungsi sehingga mereka menuntut agar lampu jalan tersebut dihidupkan kembali demi keindahan kota serta menghindari kecelakaan," katanya.

Meski dulunya untuk lampu jalan dikelola oleh BUMD, sambungnya, tapi kalau saat ini pihak BUMD sendiri belum sanggup menghidupkan lampu jalan tersebut maka diharapkan pengelolaan lampu jalan itu diserahkan ke PLN. Sehingga dengan begitu, PLN akan bertanggung jawab soal lampu jalan.

"Apalagi lagi daya PLTG langgam power yang saat ini sudah mencapai 9,8 MW tersebut semuanya disalurkan ke PLN. Dengan begitu PLN saat ini dipastikan tidak mengalami kekurangan dayanya," ujarnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Sumber Daya Air, HT. Mukhtarudin, mengatakan bahwa soal lampu jalan sebenarnya sudah diupayakan untuk dihidupkan kembali oleh BUMD. Namun sampai saat ini belum terealisasi karena pihak pasokan listrik untuk BUMD dari Riau Power Energi (RPE) guna penambahan 2 MW itu belum dikabulkan oleh RPE. Tapi kalau itu bisa dikabulkan maka kemungkinan besar lampu jalan tersebut bisa dihidupkan kembali.

"Kami sudah surati RPE, karena sekarang pasokan listrik 9.8 MW itu sudah disuplai ke PLN. Jadi saat ini PLN sudah tidak kekurangan daya lagi, dan kita minta dari RPE supaya daya mereka yang disalurkan ke PLN dapat dikurangi dan dialihkan ke BUMD sekitar 2 MW. Tapi sampai sekarang belum terealisasi, dan ini kita harapkan bisa terealisasi karena jika RPE menyanggupi maka kita pastikan lampu jalan akan dihidupkan dan akan dikelolah tetap oleh BUMD," ringkasnya.(ilm)