SELATPANJANG, GORIAU.COM - Penanganan musibah alam yang terjadi di daerah perbatasan Kepulauan Meranti, tidak bisa diatasi hanya melalui kemampuan APBD kabupaten, Bahkan juga tidak bisa mengandalkan kemampuan APBD Provinsi. Penanganan kerusakan diakibatkan ombak Selat Malaka itu harus ditangani secara konvensional dan berkelanjutan

Demikian penegasan Wakil Bupati Kepulauan Meranti H Masrul Kasmy saat membuka secara resmi rapat koordianasi pembangunan kawasan perbatasan (rakorbangtas) di Hotel Grand Meranti, Selatpanjang, Senin (18/3/2013).

Masrul mengatakan, kerusakan dan kerugian daerah dan negara diakibatkan oleh ombak ganas dari Selat Malaka itu harus ditangani secara konvensional dan berkelanjutan. Sebab garis pantai di utara beberapa pulau yang berhadapan dengan Selat Malaka juga menjadi daerah perbatasan kedua negara tersebut kondisinya sudah amat parah.

Untuk itu diharapkan dalam rakorbangtas bisa menemukan kesimpulan, solusi dan sinerji terintegrasi dari berbagai elemen dan komponen bangsa untuk mengatasi abrasi yang parah di Pulau Merbau, Pulau Rangsang dan Pulau Topang itu.

Ketiga pulau tersebut menjadi bemper dan sasaran amuk badai yang merunntuhkan daratan Kepulauan Meranti secara siginifikan setiap waktunya. Artinya ombak dan abrasi pantai tersebut terus terjadi tanpa bisa dihentikan. Puluhan meter daratan dikali dengan panjang bibir pantai dari ketiga pulau itu menjadi lautan yang merugikan daerah, provinsi maupun NKRI.

Sebelumnya, Rusly Baddu Kabid Perencanaan pada Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan dari BNPP, dalam sambutan mengatakan, dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) dan rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, dipandang perlu mengadakan rapat koordinasi pembangunan kawasan perbatasan (Rakorbangtas).

Hal ini sebagai langkah awal untuk mensinerjikan rencana program pembangunan kawasan perbatasan negara yang bersifat buttom up dan top down. Rakorbangtas ini juga diharapkan menjadi forum koordinasi dan konsultasi antarpemangku kepentingan dan antarpelaku pembangunan kawasan perbatasan negara dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran pembangunan.

Dalam forum Rakorbangtas, lanjut Rusly, ini juga diharapkan dapat dilakukan penyelarasan dan penajaman hasil-hasil Musrenbang dalam rancangan rencana kerja SKPD, kabupaten/kota dan kelompok sektoral untuk menyampaikan masukan dan usulan.

''Sementara tujuannya adalah untuk menginisiasi dan menginstalasi sebuah mekanisme perencanaan dan penganggaran pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan negara dalam rangka sistem perencanaan dan penganggaran nasional,” terangnya.

Diakhir sambutannya mengatakan, usulan tersebut nantinya diharapkan dapat dikategorisasikan ke dalam usulan untuk didukung dengan pembiayaan besumber dari APBN melalui mekanisme Dekonsentrasi atau tugas pembantuan. ''Dan APBN melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) serta, melalui APBD kabupaten maupun provinsi,”papar Rusly.

Rakorbangtas ini selain dihadiri Ketua DPRD Kepulauan Meranti yang diwakli E Miratna, juga dihadiri Dan Lanal Dumai Budi Purwanto, serta seluruh para camat, Kapolsek dan Koramil. (kpt)