PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tak menganggap remeh persoalan kenaikan harga bahan pokok, terutama cabai yang menjadi keluhan beberapa waktu belakangan.

Dikatakan Hardianto, Pemprov harus mengakui bahwa produksi cabai di Riau sangat tidak mencukupi, dan selama ini Riau selalu menggantungkan kebutuhan cabai dari provinsi tetangga.

Baca juga:  Demi Masa Depan Riau, Hardianto Dorong Pemprov Serius Urusi Ketahanan Pangan

"Cabai bukan kebutuhan pokok seperti beras, tapi menu makanan masyarakat Riau, dan orang Sumatera pada khususnya, itu sudah jadi kebutuhan sehari-hari, baik untuk sambal maupun lauk utama," ujar politisi Partai Gerindra ini, Selasa (21/6/2022).

GoRiau Wakil Ketua DPRD Riau, Hardian
Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto.
Jika ini dibiarkan terus, sambung Hardianto, tentu akan berdampak kepada ekonomi, terutama pelaku UMKM yang membutuhkan cabe sebagai menu utama.

"Ada dua konsekuensi, kadar cabai dikurangi atau harga makanan dinaikkan. Itu kita baru bicara pelaku UMKM. Belum lagi bicara kebutuhan rumah tangga," tuturnya.

Untuk itu, dia meminta Pemprov mencari akar persoalan ini, apa yang menjadi penyebab kenaikan harga cabai. Yakni dengan menjalin koordinasi antara Pemprov Riau dengan Pemprov tetangga, terutama Sumatera Barat.

Sebenarnya, penyebab kenaikan harga cabai bisa dianalisa dengan penghitungan sederhana, yakni dengan melihat harga jual petani, kemudian ditambah dengan margin pengepul dan lainnya hingga cabai sampai ke pasar.

"Perlu ada komunikasi intens dengan Sumatera Barat, jadi ketika ada lonjakan harga, diskusikan dengan Sumbar. Cari akar persoalannya. Apakah harga jual petani yang mahal, atau masalahnya ada di pengepul. Karena kalau alasan distribusi, sejauh ini saya rasa tak ada jalan putus Riau - Sumbar," terangnya.

Jika harga jual petani mahal, maka bisa saja disebabkan oleh gagal panen atau harga bibit atau pupuk yang naik. Apapun alasannya, Pemprov harus menelusuri penyebab kenaikan ini.

"Pemerintah harus membantu masyarakat, tak mungkin masyarakat yang mengecek langsung ke Sumbar. Itulah gunanya pemerintah. Pemerintah yang ideal itu bukan cuma pembangunan infrastruktur, tapi harus siap sedia membantu masyarakat. Nah, cabai ini soal mendasar masyarakat," katanya.

"Cabai ini bukan sekadar lelucon, ini masalah serius. Tidak pun gubernur bisa ke Sumbar, minimal dinas terkait menelusuri ini. Kalau cuma ngecek di Riau tak akan jumpa solusinya," tutupnya. ***