PEKANBARU, GORIAU.COM - Gerah, selalu mendapat tekanan dalam setiap permasalahan. Dan selalu dipersalahkan dengan munculnya sebuah kasus. Akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau pertanyakan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau beserta jajarannya.

Menurut Ketua KPU Riau, jika Bawaslu beserta jajarannya bekerja dengan sungguh-sungguh, segala bentuk pelanggaran dan permasalahan yang muncul saat ini tidak akan terjadi. Sebab, mulai dari tingkat desa dan kelurahan sudah dibentuk Panitia Pengawas Lapangan (PPL).

"Katanya selalu mengedepankan azaz pencegahan, namun saat terjadi pelanggaran kemana Panwasnya?," tanya Edi Sabli, Rabu (11/9/2013) di Ruang Kerjanya kepada GoRiau.com.

Ia mencontohkan kasus penghitungan suara di beberapa PPK lebih awal di beberapa kabupaten kota. Kalau Panwascam ataupun Panwaslu bekerja, seharusnya mereka lakukan protes. "Itu tidak benar, dan tidak bisa dilanjutkan, harusnya mereka ngomong seperti itu," sesal Edi Sabli.

Edi Sabli menjelaskan, dalam sebuah pleno yang wajib diundang adalah Panwascam dan Saksi. Jika tidak ada dua unsur ini, menurut Edi Sabli pleno tidak bisa dilanjutkan. "Lantas mengapa dibiarkan saja?," kata Edi Sabli.

"Kalau mereka tidak mendapat undangan, berarti memang pihak KPU yang salah," ulas Edi Sabli. Edi Sabli beranggapan jika Bawaslu bekerja, maka pelanggaran tidak akan terjadi.

Dalam pelaksanaan Pilgubri ini, menurut Edi Sabli, Bawaslu Riau juga ikut bertanggung jawab. Sebab, KPU Riau dan Bawaslu Riau sama-sama penyelenggara Pemilu. "Kita sama-sama digaji Negara kok," kata Edi Sabli.

"Bawaslu Riau digaji, digaji untuk apa? Untuk mengawasi, supaya apa? Supaya tidak terjadi pelanggaran," tegas Edi Sabli.(san)