PEKANBARU – Komisi III DPRD Riau menagih langkah cepat dan terobosan nyata dari jajaran direksi baru PT Riau Petroleum. Harapan itu mengemuka setelah Direktur Operasional PT Riau Petroleum, Fajar Muhardi, mengaku masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan melakukan pemetaan berbagai persoalan yang ada di perusahaan.

Pernyataan tersebut langsung mendapat sorotan dari Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, saat rapat dengar pendapat bersama sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau, Kamis (25/6/2026). Menurutnya, perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor energi itu tidak bisa lagi berlama-lama dalam fase penyesuaian karena masyarakat menunggu hasil yang nyata.

"Jangan sampai waktu habis hanya untuk adaptasi. Riau Petroleum harus segera menunjukkan kinerja yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Abdullah.

Politisi PKS itu mengingatkan bahwa DPRD telah mengawal dan mengawasi perkembangan Riau Petroleum selama lebih dari satu setengah tahun. Karena itu, kehadiran direksi baru semestinya menjadi momentum untuk mempercepat pencapaian target perusahaan, bukan justru memulai kembali dari nol.

Menurut Abdullah, ukuran keberhasilan direksi tidak ditentukan oleh latar belakang pendidikan atau pengalaman di sektor migas semata, melainkan kemampuan menghadirkan keputusan bisnis yang tepat dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi daerah.

"Kita berharap ada lompatan yang lebih jelas dan lebih serius dalam pembukaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, termasuk peningkatan dividen untuk APBD. Dividen itu harus lahir dari usaha yang sehat sehingga perputaran ekonomi juga dirasakan masyarakat Riau," ujarnya.

Ia menambahkan, posisi direksi merupakan jabatan strategis yang menuntut kesiapan sejak awal. Bahkan sebelum proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dilakukan, dirinya telah mengusulkan agar para calon direksi diberikan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi internal dan eksternal perusahaan.

"Saya pernah menyampaikan agar calon-calon direksi diekspos terhadap persoalan-persoalan perusahaan sejak awal. Jangan sampai setelah terpilih baru mempelajari kondisi internal perusahaan. Akhirnya waktu habis untuk adaptasi," tegasnya.

Abdullah menilai masyarakat Riau saat ini menaruh harapan besar kepada Riau Petroleum untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah. Selain membuka lapangan kerja, perusahaan juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menyebut dividen yang diterima Pemerintah Provinsi Riau dari Riau Petroleum pada tahun lalu hanya sekitar Rp34 miliar. Angka tersebut dinilai masih jauh dari potensi yang bisa dihasilkan perusahaan, terutama dengan adanya peluang penerimaan Participating Interest (PI) yang cukup besar.

Menurut Abdullah, Riau Petroleum berpotensi menerima PI sekitar 20 juta dolar AS atau setara lebih dari Rp320 miliar. Dana tersebut diharapkan menjadi modal penting untuk memperkuat bisnis perusahaan dan meningkatkan kontribusinya terhadap daerah.

"Kalau dana PI itu nanti diterima, harus ada rencana bisnis yang benar-benar membanggakan Provinsi Riau. Jangan sampai peluang besar ini tidak dimanfaatkan secara maksimal," katanya.

Lebih jauh, Abdullah mengingatkan agar Riau Petroleum tetap fokus pada bisnis inti di sektor migas. Meski perusahaan telah terlibat dalam sejumlah usaha, termasuk investasi pada pengelolaan tanah terkontaminasi di lingkungan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), DPRD menilai langkah ekspansi yang lebih kuat di sektor energi masih perlu ditunjukkan.

Di sisi lain, ia membuka ruang bagi perusahaan untuk mengembangkan usaha lain yang memiliki prospek ekonomi selama tidak bertentangan dengan regulasi. Menurutnya, Riau Petroleum saat ini juga telah memiliki anak perusahaan yang bergerak di sektor pangan.

Selain migas, Abdullah mendorong perusahaan untuk menangkap peluang bisnis di sektor energi baru terbarukan, seperti pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) maupun pengembangan biodiesel B50.

"Saya berharap B50 menjadi salah satu perhatian utama perusahaan. Ini sejalan dengan program pemerintah dalam mengurangi impor BBM dan memperkuat ketahanan energi nasional," ujarnya.

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Riau H. Edi Basri SH MSi dan dihadiri Sekretaris Komisi III Eva Yuliana. Dari pihak PT Riau Petroleum hadir Direktur Utama Husnul dan Direktur Operasional Fajar Muhardi yang memaparkan kondisi perusahaan serta rencana pengembangan usaha ke depan.

Bagi DPRD, kehadiran direksi baru bukan sekadar pergantian manajemen, melainkan momentum untuk membuktikan bahwa Riau Petroleum mampu tumbuh menjadi BUMD yang profesional, produktif, dan memberi kontribusi lebih besar bagi pembangunan Provinsi Riau. ***