PEKANBARU – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai diarahkan pada penguatan basis data objek pajak. DPRD Riau menilai, langkah tersebut penting untuk membongkar potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap secara maksimal.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah industri. Dari penelusuran lintas organisasi perangkat daerah (OPD), tercatat sekitar 1.500 industri kecil, menengah hingga besar di Riau yang berpotensi menjadi basis data objek pajak.

Data tersebut berasal dari Dinas Perindustrian Riau dan kini mulai didorong agar dapat terkoneksi dengan data pendapatan daerah. Sebelumnya, pendataan lebih banyak menyasar industri besar seperti pabrik kelapa sawit dan sektor migas yang jumlahnya baru sekitar 300-an.

“Di Dinas Perindustrian itu punya data, punya aplikasi. Di dalam data yang saya lihat itu ada 1.500 industri kecil, menengah, sedang,” ujar anggota komisi III DPRD Riau Abdullah, Senin (24/8/2026).

Menurutnya, keberadaan industri pengolahan menjadi penting karena aktivitas industri pada umumnya menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Namun, potensi tersebut belum bisa dihitung secara keseluruhan karena proses pengumpulan dan sinkronisasi data masih berjalan.

“Yang industri saja 1.500. Itu belum yang non-industri, transportasi. Data-datanya harus dikumpulkan dulu. Di situlah basis data bekerja,” katanya.

Ia menegaskan, tanpa basis data yang akurat, pemerintah akan kesulitan menentukan objek pajak mana yang harus dikejar. Karena itu, koordinasi lintas OPD dinilai menjadi kunci. “Kalau data tidak ada, mau dikejar apa? Yang mana mau dikejar?” ujarnya.

Politisi PKS ini melihat penguatan basis data dan pembentukan satuan tugas (Satgas) optimalisasi pendapatan baru mulai bergerak pada 2026. Karena itu, hasil maksimal diyakini baru akan terlihat pada 2027.

Target PAD yang lebih besar pada 2027 pun dinilai masih realistis apabila seluruh potensi pajak berhasil dipetakan dan ditindaklanjuti.

“Kalau Rp10 triliun untuk 2027 kita optimistis. Karena yang dikejar itu di tahun 2027. Tahun 2026 ini baru mau start,” jelasnya.

Ia mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) DPRD sebelumnya juga telah menemukan sejumlah persoalan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Kini, Satgas optimalisasi pendapatan mulai bergerak untuk menindaklanjutinya.

Namun, target pendapatan 2026 masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Salah satu sorotan adalah kontribusi PT Bank Riau Kepulauan Riau (BRK Syariah) dan PT Riau Petroleum.

Untuk PT Riau Petrolium, misalnya, disebut memiliki target sekitar Rp500 miliar, namun realisasi setoran yang masuk baru sekitar Rp34 miliar.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi III DPRD Riau yang selama ini memiliki fungsi pengawasan terhadap sejumlah sektor pendapatan.

“Kalau tidak tercapai, kami Komisi III yang malu. Dimana pengawasan kami?” katanya.

Ia menilai persoalan BUMD cukup kompleks dan tidak semata-mata berkaitan dengan target pendapatan. Kinerja, profesionalitas dan tata kelola perusahaan menjadi faktor yang harus dibenahi.

Total target kontribusi BUMD disebut berada di kisaran Rp650 miliar lebih, termasuk kontribusi Bank Riau sekitar Rp89 miliar. Namun, dari target Bank Riau tersebut masih terdapat kekurangan sekitar Rp13 miliar.

Selain BUMD, sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga diperkirakan tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Target BBNKB 2026 disebut mencapai sekitar Rp800 miliar, sementara realisasi baru sekitar Rp400 miliar.

Meski demikian, realisasi tersebut diklaim masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Persoalannya, target yang ditetapkan setiap tahun dinilai terlalu tinggi sehingga sulit dicapai.

Karena itu, dalam APBD Perubahan 2026, target BBNKB akan dikoreksi atau diturunkan.

“Targetnya terlalu tinggi. Tidak tercapai targetnya, tetapi realisasinya melebihi tahun lalu. Makanya di APBD Perubahan ini dikurangi targetnya,” jelasnya.

Berbeda dengan BBNKB, penerimaan dari sektor bahan bakar minyak (BBM) justru menunjukkan kinerja positif.

Sektor ini sebelumnya menjadi salah satu fokus Pansus DPRD Riau dalam menggali potensi pendapatan dari perusahaan maupun sektor industri yang menggunakan BBM.

Bahkan, realisasi disebut telah melampaui target sehingga dalam APBD Perubahan 2026 target penerimaan sektor tersebut akan kembali dinaikkan sekitar Rp170 miliar.

Target pajak BBM yang pada APBD murni 2026 berada di kisaran Rp1,4 triliun, diproyeksikan meningkat mendekati Rp1,6 triliun dalam APBD Perubahan.

Kondisi itu dinilai menunjukkan bahwa masih terdapat ruang besar untuk meningkatkan PAD apabila basis data objek pajak dibenahi secara serius.

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah rekomendasi Pansus terkait digitalisasi pendapatan daerah. Hingga kini, program tersebut belum berjalan maksimal karena alasan keterbatasan anggaran.

Padahal, digitalisasi dinilai penting untuk mengurangi potensi kebocoran penerimaan akibat sistem manual.

“Kalau manual-manual, ya bocorlah,” ujarnya.

Karena itu, DPRD Riau mendorong agar anggaran digitalisasi pendapatan sudah dimasukkan dalam APBD murni 2027. Dengan sistem digital, proses pendataan, pemantauan hingga pembayaran pajak diharapkan lebih transparan dan mudah diawasi.

Ia mengakui persoalan internal di lingkungan OPD menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan sistem tersebut. Optimalisasi pendapatan membutuhkan koordinasi lintas OPD, sinkronisasi data dan konsolidasi internal.

“Kalau kepala diganti, badan tidak diganti, tidak sinkron,” katanya.

Menurutnya, DPRD tidak ingin hanya memberikan kritik, tetapi juga mendorong agar pemerintah daerah mampu memperbaiki persoalan dari dalam dan mengejar seluruh potensi pendapatan yang ada.

Sebab, dengan potensi industri, transportasi, BBM, BUMD dan sektor lainnya, Riau dinilai masih memiliki ruang yang besar untuk meningkatkan PAD.

Kuncinya kini berada pada data yang akurat, koordinasi lintas OPD, kinerja BUMD serta percepatan digitalisasi pendapatan. Jika seluruh instrumen tersebut berjalan, target PAD Riau pada 2027 diyakini bukan sekadar angka di atas kertas. ***