PEKANBARU – Setiap tahun ajaran baru, ribuan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pekanbaru harus bersaing ketat untuk mendapatkan bangku di sekolah negeri. Namun keterbatasan daya tampung Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan membuat banyak orang tua dan siswa frustrasi. Persoalan klasik ini kembali mencuat dan menjadi sorotan kalangan legislatif.

“Salah satu aspirasi yang selalu saya terima saat reses adalah keterbatasan daya tampung SMA yang tidak seimbang dengan ledakan lulusan SMP. Di beberapa kelurahan di Kota Pekanbaru, banyak anak yang dirugikan karena sistem zonasi,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau, Robin PH, Kamis (6/10/2025).

Menurut politisi PDIP ini, banyak warga terutama di wilayah pinggiran seperti Kelurahan Kulim, Tenayan, hingga kawasan Jalan Rampai di Kecamatan Kulim mengeluhkan sulitnya mencari sekolah negeri bagi anak-anak mereka. Bahkan sebelum masa pendaftaran dimulai, para orang tua sudah merasa stres karena khawatir anaknya tidak tertampung di sekolah negeri.

“Banyak warga mengusulkan agar dibangun SMA baru, misalnya di wilayah Tangkerang Barat, Rumbai, dan Kulim. Daerah-daerah itu memang membutuhkan tambahan sekolah menengah atas,” lanjutnya.

Namun di sisi lain, Robin menyebut persoalan ketersediaan lahan menjadi kendala utama bagi pemerintah untuk membangun sekolah baru. “Kalau ditanya ke masyarakat soal lahan, mereka juga sulit menjawab. Kalau pun ada lahan kosong, lokasinya jauh dari pemukiman warga,” ujarnya.

Sebagai solusi sementara, Robin mengusulkan agar pemerintah juga memperhatikan peningkatan kualitas sekolah swasta. Saat ini, banyak sekolah swasta yang kekurangan murid—hanya memiliki 20 hingga 30 siswa per kelas—namun biaya pendidikannya masih relatif tinggi bagi sebagian masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Riau memang sudah punya kebijakan afirmasi untuk membantu siswa yang masuk jalur sekolah swasta. Tapi tidak semua bisa dijangkau oleh program itu,” tutupnya. ***