PEKANBARU – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Supriyadi, menghadiri rilis Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Kamis (5/2/2026). Supriyadi menegaskan bahwa forum ini merupakan fondasi vital bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan berbasis kondisi riil di lapangan.

Dalam sambutannya, Supriyadi menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau memiliki target besar dalam RPJMD 2025-2029. Pertumbuhan ekonomi daerah diproyeksikan meningkat secara bertahap hingga menyentuh angka 5,16 persen sampai 5,90 persen pada tahun 2029 mendatang.

"Target ini bukan sekadar angka, tetapi merupakan prasyarat untuk membuka ruang fiskal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Supriyadi.

Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan III tahun 2025 berada pada angka 4,98 persen. Sektor industri pengolahan, pertanian, dan pertambangan tetap menjadi motor utama penggerak ekonomi Bumi Lancang Kuning. Namun, Supriyadi memberikan catatan kritis terkait angka kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar.

Hingga Maret 2025, tingkat kemiskinan di Riau tercatat sebesar 6,16 persen, sementara target akhir pada tahun 2029 berada di kisaran 3,25 persen hingga 4,25 persen. Supriyadi meminta seluruh pemangku kepentingan untuk jujur membaca data tersebut sebagai evaluasi bersama.

"Ini harus kita baca secara jujur dan terbuka sebagai tantangan bersama, bukan sekadar statistik. Diperlukan kerja bersama seluruh stakeholder agar program perlindungan sosial dan penguatan ekonomi desa benar-benar berjalan," jelasnya.

Selain kemiskinan, pemerintah juga fokus menurunkan ketimpangan pengeluaran penduduk. Target Gini Ratio pada akhir 2029 diproyeksikan berada pada kisaran rendah, yakni 0,270 hingga 0,283. Supriyadi menilai pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.

Di sektor ketenagakerjaan, tren positif terlihat dari menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,70 persen pada 2024. Pemerintah menargetkan angka ini terus ditekan hingga mencapai kisaran 2,94 persen pada akhir periode perencanaan.

Supriyadi meyakini sinergi yang kuat antara data akurat dan kebijakan yang tepat sasaran akan mampu mengakselerasi pembangunan di Provinsi Riau. Data dari BPS ini akan terus dikawal sebagai kompas dalam pelaksanaan program-program strategis daerah. ***