JAKARTA, GORIAU.COM - Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida, meminta Presiden Jokowi tampil terbuka menjelaskan masalah kisruh di tubuh Partai Golkar dan PPP, pasca keluarnya surat keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Golkar versi Munas Ancol pimpinan Agung Laksono. Menurut La Ode penjelasan langsung dari Presiden diperlukan, agar Jokowi tak dianggap memelihara administrator otoriter dan pencipta politik adu domba.

''Terus berlangsungnya konflik akibat dualisme kepemimpinan di dua parpol yakni Golkar dan PPP, tak bisa dipungkiri pula sebagai akibat dari standar ganda yang diberlakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM,'' kata La Ode di Jakarta, Jumat 13 Maret 2013.

Bahkan kata La Ode, bukan mustahil akan ciptakan kesan bahwa kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla bakal mempraktekkan pemerintahan bergaya otoriter dengan mengacak-acak parpol yang berseberangan dengan kubu koalisi partai pendukung pemerintah. Padahal perbedaan kubu politik adalah hal yang sangat wajar dan bahkan diperlukan dalam negara demokrasi.

"Ini sebagai perwujudkan prinsip check and balances menuju kebijakan yang berkualitas, dan jadikan pemerintah tak sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan atau menyelenggarakan pemerintahan,'' katanya.

Jadi kata La Ode, seharusnya diapresiasi dan dinikmati, bukan harus dihabisi dan diseragamkan. Tak boleh kata dia, ada pihak yang benci dengan perkubuan politik. Namun memang persoalannya ada kelompok elite di internal dua parpol itu yang tampaknya 'membujuk' pemerintah untuk intervensi.

''Dan juga ada pihak atau aktor yang berada di sekitar Jokowi-JK barangkali juga menghendakinya. Maka dicarikanlah berbagai caranya sehingga muncul keputusan administrasi politik hukum partai dari Kemenkumham yang dinilai berpihak dan justru menciptakan kemelut di intern dua parpol anggota Koalisi Merah Putih (KMP) itu,'' tutur La Ode.

Saat ini, Kementerian Hukum sudah dianggap jadi instrumen politik penguasa. Ini, sungguh sangat memprihatinkan. Maka, kata La Ode, pertanyaannya sekarang, apakah Presiden Jokowi benar-benar ingin memundurkan demokrasi.

"Tentu sebagai pendukung Jokowi, saya tak inginkan hal itu akan jadi label bagi mereka. Disinilah Jokowi perlu berdiri khusus di depan publik untuk klarifikasi. Dan terhadap parpol, akan lebih produktif jika Jokowi membentuk tim khusus untuk memantau perilaku para politisi agar tak korup, disamping pastikan jajarannya agar tak transaksional," kata La Ode. (gus)