PEKANBARU – Ancaman jeratan pinjaman daring (pinjol) ilegal dan penipuan investasi digital kian meresahkan warga hingga ke pelosok pesisir. Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti menaruh harapan besar pada nakhoda baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau, Moh Fredly Nasution, untuk memperkuat tameng perlindungan konsumen.

Harapan itu disampaikan langsung oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kepulauan Meranti, Atan Ibrahim, SPd MPd saat menghadiri prosesi pengukuhan Fredly di Kantor OJK Riau, Jumat (6/11/2026). Atan yang hadir mewakili Bupati Asmar menegaskan, masyarakat kepulauan dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat membutuhkan edukasi finansial yang memadai.

"Masyarakat tidak hanya butuh kemudahan akses modal, tetapi juga pemahaman agar terhindar dari lintah darat digital atau praktik keuangan ilegal yang menggiurkan," tegasnya didampingi Kepala Bagian Ekonomi Setda Kepulauan Meranti, Ira Selda Fitri, SIP MPA.

Tuntutan serupa disuarakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Ia meminta kepemimpinan baru OJK tidak sekadar menjalankan rutinitas pengawasan, melainkan menciptakan inovasi segar yang dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat luas. Ia juga memberikan apresiasi kepada pejabat sebelumnya, Triyoga Laksito atas dedikasinya selama dua tahun terakhir mengawal sektor jasa keuangan di Bumi Lancang Kuning.

"Kepala OJK harus punya gebrakan yang seru. Kolaborasi dengan pemerintah daerah mesti diperkuat supaya masyarakat Riau benar-benar terlindungi dari maraknya penipuan digital," paparnya.

Merespons tingginya ekspektasi publik, Fredly Nasution menetapkan target untuk mendongkrak tingkat literasi warga secara masif. Ia mematok target inklusi keuangan nasional bisa menyentuh angka 93 persen pada 2026 dan melesat hingga 98 persen pada 2045 mendatang.

"Target ini mustahil tercapai tanpa sinergi lintas sektor. Semakin banyak warga yang melek dan mampu mengakses layanan keuangan formal, roda ekonomi daerah akan berputar lebih kencang," urainya.

Menutup rangkaian agenda pengukuhan, Anggota Dewan Komisioner OJK, Agusman mengingatkan bahwa kursi pimpinan di daerah membawa beban tanggung jawab besar. Ia mewanti-wanti jajarannya agar menjadikan perlindungan hak-hak nasabah sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan kebijakan.

"Amanahnya tentu semakin besar. Mari kita jaga sektor keuangan di Riau agar tetap sehat dan mampu menopang pembangunan ekonomi secara berkelanjutan," pungkasnya. ***