RENGAT, GORIAU.COM - Pernyataan dari LSM Gempar Kabupaten Indragiri Hulu yang menyatakan bahwa telah terjadi pemotongan terhadap dana bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari APBN untuk Kelompok Tani (Poktan) untuk pencetakan sawah sebesar Rp3 juta dibantah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hultikultura (Distan TPH) Kabupaten Indragiri Hulu. Pernyataan itu dinilai tidak berdasar.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hultikultura (Distan TPH) Kabupaten Indragiri Hulu, Ir. R. Heri Zuliandri. Menurutnya, jika memang yang bersangkutan memiliki bukti terhadap hal tersebut silahkan saja untuk melaporkan masalah ini.

''Tapi jika hal ini tidak terbukti kita yang akan melaporkan hal ini sebagai pencemaran nama baik,'' katanya.

Dijelaskannya bahwa sejauh ini pihak Distan Inhu masih melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pproyek cetak sawah seluas 6.00 hekatar yang bersumber dari Dana Bansos Pusat yang terdapat di 9 (Sembilan) Kecamatan, sampai saat ini progres fisik sudah mencapai 75 persen.

''Satu hal lagi yang harus diketahui adalah dana tersebut cair dengan cara bertahap yaitu tiga tahap sesuai dengan fisik yang dikerjakan, bahkan ada diantara Poktan yang baru mencairkan dana tersebut tahap awal, dan dana itu masih berada direkening Poktan,'' ujarnya.

Melihat kondisi yang ada saat ini, tambahnya, pihaknya yakin pada minggu pertama bulan April 2013 nanti pengerjaan proyek cetak sawah ini akan selesai 100 persen, dan pihaknya sudah turun ke lapangan melihat kondisi yang terjadi.

''Begitu juga terkait adanya tudingan yang mengatakan bahwa cetak sawah yang ada di Desa Redang yang dibangun lahan yang tumpang tindih, juga tidak benar,'' tegasnya.

Untuk itu, Kadistan, mengharapkan kepada semua pihak untuk tidak mengeluarkan statement yang dapat membuat resah Poktan, karena ini akan menimbulkan ketakutan bagi Poktan. ''Yang kita khawatirkan para Poktan tersebut tidak mau lagi melaksanakan program ini, yang mengakibatkan terganggunya program cetak sawah ini,'' katanya lagi.

''Kita melihat ada pihak-pihak yang tidak menginginkan program ini berjalan secara berkesinambungan untuk menjadikan daerah ini sebagai daerah yang swasembada beras tahun 2015,'' pungkasnya.

Salah seorang rekanan yang dipercaya masyarakat untuk melaksanakan proyek cetak sawah menyesalkan adanya tudingan dari pihak LSM tersebut, karena hal ini tidak benar adanya, dikatakannya bahwa untuk biaya membuka lahan itu saja perhektar mencapai Rp 7 Juta, itu dilokasi yang normal. ''Untuk daerah yang sulit seperti redang itu mungkin lebih daripada itu karena ditambah dengan biaya ponton untuk menyeberangkan alat berat, darimana bisa dipotong, sedangkan dana yang Rp 3 Juta per hektare itu adalah dana untuk membeli kapur, pupuk, benih, serta biaya perawatan,'' katanya. (aun)