PEKANBARU, GORIAU.COM - Ketua DPP Partai Golkar Indra Muchlis Adnan mengatakan, pelaksanaan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Partai Golkar pasca terbitnya keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) harusnya membawa angin segar untuk menuju rekonsiliasi yang utuh dan menyeluruh. Namun, kenyataannya forum Silatnas itu malah menjadi babak baru berlarutnya konflik di tubuh Partai Golkar.

Menurut Indra, keputusan kasasi MA atas sengketa Partai Golkar yang berisi empat poin penting sama sekali tidak memutuskan keabsahan salah satu kubu yang berkonflik. Secara substansi pesan yang tidak tertuang dalam amar putusan MA menginginkan konflik Partai Golkar dapat diselesaikan dengan jalan rekonsiliasi.

Adapun empat poin yang terkandung dalam putusan kasasi MA, pertama mengabulkan sebagian gugatan Aburizal Bakrie (ARB), kedua membatalkan SK Menkum HAM, ketiga mencabut SK Menkum HAM dan keempat menolak selebihnya.

Mengaju kepada kasasi MA itu, lanjut mantan Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, dua periode ini, kubu ARB dan AL harus duduk bersama untuk membahas secara teknis bagaimana meretas jalan baru menuju Munas Bersama, sebagai bentuk komitmen mengakhiri konflik, demi kejayaan Partai Golkar.

"Doktrin Siaga Karya Gatra Praja serta Ikrar Panca Bakti yang selalu dibacakan oleh seluruh kader Partai Golkar disetiap aktivitasnya tidak lagi menjadi magnet yang bisa menyadarkan para elite Golkar untuk menghentikan perpecahan. Cita-cita bersama dalam membangun kejayaan Partai Golkar harus ditempatkan di atas kepentingan individu dan kelompok," kata Indra melalui rilis yang diterima GoRiau.com, Senin (9/11/2015).

Partai Golkar yang selama ini menempatkan dirinya sebagai pengawal dan pengamal Pancasila dan UUD 1945, tidak terkorelasi dalam penyelesaian konflik. "Sejatinya Partai Golkar menjadi agen pembaharu dalam pembangunan, serta berwatak setia kawan. Semuanya itu sirna ditelan arus konflik," ujarnya.

Sementara, islah terbatas yang diinisiasi oleh Wakil Presiden yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla hanya berjalan sebatas pada kepentingan mengusung calon kepala daerah yang akan berlaga pada Pilkada tahap I, Desember mendatang. "Seyogyanya islah terbatas itu menjadi pintu masuk yang utuh," kata Indra.

Desakan agar Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional (Munas) makin kencang disuarakan oleh daerah-daerah dalam rangka menyelesaikan masalah perpecahan di tubuh Golkar, Munas untuk rekonsiliasi harus meninggalkan tradisi transaksional dan digelar secara demokratis serta konstitusional.

Rekonsiliasi mesti beroreintasi memecahkan masalah yang selama ini menjadi akar perpecahan di Golkar, nilai-nilai dan potensi oligarki, otokrasi dan otoritarian serta premanisme politik harus dihilangkan, dan mampu menegakkan nilai-nilai etika dan demokrasi politik dengan iklim kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam kepemimpinan Partai Golkar ke depan.

"Oleh karena itu rekonsiliasi dan konsolidasi hanya bisa dicapai melalui Munas yang demokratis sesuai AD/ART. Munas yang dilaksanakan dengan transaksional akan mengakibatkan masa depan Partai Golkar akan hancur. Kubu AL dan ARB harus bersama sama berada dalam mengedepankan kepentingan partai di atas kepentingan pribadi dan kelompok.

Keputusan Rapat Silaturahmi Daerah Partai Golkar di Surabaya 4 November 2015, memutuskan lima poin, pertama kami berketetapan hati dan menyakini sepenuhnya bahwa Munas merupakan solusi yang demokratis dan konstitusional sebagai format penyelesaian untuk mengakhiri konflik ditubuh Partai Golkar. Oleh karena itu kami mendesak DPP Partai Golkar untuk melaksanakan Munas sesegera mungkin sesuai dengan amanat Mahkamah Partai Golkar.

Dua, bahwa sebelum digelar Munas kami meminta DPP Partai Golkar menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sebagai forum pengambilan Golkar keputusan setingkat di bawah Munas yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan kebijakan strategis organisasi dengan sekaligus melibatkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Tiga, mendesak DPP untuk terus mengambil langkah-langkah hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Empat, menyerukan pada seluruh kekuatan Partai Golkar, khususnya pada jajaran DPP untuk terus memelihara ide dan cita-cita Partai Golkar sebagai basis pimpinan moral dan etika kader dalam membangun Partai Golkar, dengan mengedepankan cara-cara yang demokratis, etis dan konstitusional dalam mengambil setiap tindakan. Kami akan selalu setia mengawal DPP dalam membuat kebijakan strategis demi kepentingan organisasi.

Lima, menyerukan kepada DPP disemua tingkatan agar terus mencermati berbagai pemberitaan terutama pasca putusan kasasi MA yang menampakan gejala penggiringan opini menyesatkan. Oleh karena itu sembari menunggu proses hukum yang sedang berlangsung kami serukan tingkatkan terus komunikasi dan koordinasi antara lain melalui suatu wadah Forum Silaturahmi Daerah.rls