PEKANBARU, GORIAU.COM - Komisi B DPRD Riau memanggil sejumlah mitra kerja terkait pelaksanaan anggaran berjalan 2015, Rabu (2/5/2015). Meski sudah memasuki awal September, serapan APBD di satuan kerja dinas Pemprov Riau masih ada di bawah sepuluh persen. Dengan waktu yang sempit, dinas dipaksa untuk bekerja serius.

Anggota Komisi B DPRD Riau Ma'mun Solikhin mengatakan, ada lima satuan kerja yang dipanggil hari ini, diantaranya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Perikanan Kelautan, Dinas Pertanian Pertenakan dan Dinas Kehutanan.

"Dari semua itu, ada dua dinas yang serapan sangat kecil, Disperindag paling parah yakni di bawah w0 persen, sedang Dinas Perikanan Kelautan 10 persen," kata Ma'mun kepada GoRiau.com.

Ia mengatakan, masyarakat sangat bergantung dengan APBD. Dengan serapan yang rendah ini, sangat mempengaruhi. Terlebih kondisi ekonomi yang bergejolak dan rendahnya nilai jual komoditas kelapa sawit dan karet saat ini.

Komisi B menekankan kepada satuan kerja agar menggesa serapan APBD ini menjelang akhir tahun yang tinggal beberapa bulan lagi. Dari pertemuan ini, hanya Dinas Koperasi yang berani menjanjikan serapan anggaran hingga 90 persen sampai akhir September ini.

"Karena masyarakat yang bergantung pada APBD, ditambah turunnya komoditas sawit dan karet, kami minta aksi rill. Beberapa dinas akan melakukan operasi pasar barang-barang murah. Diskop akan menjual barang harga 50 persen. Kehutanan akan memanggil perusahaan untuk mengguanakan dana CSR," kata Ma'mun lebih lanjut.

Sementara anggota Komisi B Agus Triansyah mengaku kecewa pada pertemuan penting ini, tidak dihadiri oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.(rul)