JAKARTA – Kelompok pejuang Palestina, Hamas, memberikan pernyataan tegas mengenai masa depan aset militer mereka. Hamas menyatakan kesediaan untuk menyerahkan seluruh senjata hanya kepada pemerintahan resmi Palestina yang bersatu, bukan kepada pihak luar. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas dan memuluskan proses persatuan politik pasca-konflik.

Wakil Kepala Biro Politik Hamas, Musa Abu Marzouk menegaskan bahwa pihaknya menolak keras tuntutan asing, termasuk dari Israel dan Amerika Serikat (AS), yang mendesak pembubaran kekuatan militer Hamas oleh pihak internasional.

"Senjata hanya dapat diserahkan kepada pihak Palestina, baik itu Otoritas Nasional Palestina maupun negara Palestina yang nantinya akan hadir di Gaza. Senjata tidak akan pernah diserahkan kepada Israel, struktur yang berafiliasi dengannya, ataupun AS," ujar Musa Abu Marzouk dalam wawancara bersama media RIA Novosti, Rabu (17/6/2026).

Menurut Marzouk, isu pelucutan senjata merupakan masalah politik yang fundamental. Ia menilai rakyat Palestina membutuhkan arah politik yang jelas sebelum membahas pembubaran sayap militer seperti Brigade Al-Qassam. Marzouk memperingatkan bahwa pemaksaan pelucutan senjata tanpa kesepakatan politik yang adil justru berisiko memicu konflik internal.

"Berdasarkan pengalaman berbagai negara, melucuti kekuatan yang mengendalikan Jalur Gaza berarti membuka jalan menuju perang saudara atau munculnya kekacauan," urai Marzouk.

Ia berkaca pada sejarah kelam di Irak pasca-invasi AS, di mana pembubaran paksa institusi keamanan justru berujung pada kekacauan massal dan munculnya kelompok teroris baru.

Di sisi lain, rencana perdamaian yang diusung Presiden AS Donald Trump yang melibatkan pemerintahan internasional sementara dan dewan perdamaian pimpinan Trump, dinilai sulit terealisasi. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov bahkan meragukan penerapan rencana tersebut di lapangan. Hingga kini, ketegangan antara militer Israel dan Hamas terkait pelanggaran poin kesepakatan masih terus berlanjut.***